RAJAWALIBORNEO.COM. Ketapang , Kalimantan Barat – Anggaran Rp1.674.405.000 bukan uang kecil. Namun, proyek revitalisasi SMPN 1 Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, justru menuai sorotan setelah muncul dugaan pekerjaan tidak sesuai gambar kerja. Senin, (09/11/2026).
Persoalan ini kini menjadi ujian bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Sebab, proyek yang menggunakan anggaran negara tersebut tidak cukup hanya dinyatakan selesai secara administratif, tetapi juga harus dibuktikan memenuhi gambar kerja, spesifikasi teknis, volume, dan mutu konstruksi.
Merespons sorotan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, Drs. Darma, M.Pd., menyatakan telah mengerahkan tim teknis untuk melakukan investigasi langsung ke lokasi.
“Izin bang, tim teknis sedang meninjau ke lokasi untuk melakukan investigasi, nanti hasilnya kami kabari,” tulis Darma melalui pesan WhatsApp kepada wartawan.
BACA JUGA: LSM Soroti Dugaan Besi Tak Sesuai di SMPN 1 Sungai Laur
Pernyataan itu menjadi penting. Sebab, pemeriksaan lapangan harus mampu menjawab persoalan mendasar: apakah pekerjaan revitalisasi benar-benar dilaksanakan sesuai dokumen perencanaan dan kontrak, atau justru terdapat bagian pekerjaan yang perlu diperbaiki?
Sorotan terhadap proyek tersebut tidak boleh berhenti pada pemeriksaan formalitas. Sebaliknya, tim teknis harus menguji kesesuaian pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak, RAB, gambar kerja, spesifikasi teknis, serta kondisi fisik bangunan.
Apabila ditemukan perbedaan antara hasil pekerjaan dan dokumen perencanaan, penyebab serta tanggung jawabnya harus dijelaskan secara terbuka.
Pasalnya, anggaran pendidikan merupakan uang negara yang penggunaannya wajib dipertanggungjawabkan. Kualitas bangunan sekolah juga menyangkut keselamatan, kenyamanan, dan kepentingan peserta didik.
BACA JUGA: Kadinkes Ketapang Tegaskan Besi Tak Sesuai Harus Dibongkar
Dengan demikian, masyarakat berhak mengetahui apakah anggaran sebesar Rp1,67 miliar tersebut telah menghasilkan pekerjaan sesuai standar yang ditetapkan.
Supriadi dari LSM Tindak Indonesia secara terbuka meminta Dinas Pendidikan dan tim teknis tidak memberikan toleransi terhadap pekerjaan yang terbukti menyimpang dari gambar kerja.
“Jika tidak sesuai gambar kerja dibongkar!” tegas Supriadi.
Ia bahkan mengingatkan agar proses investigasi tidak berubah menjadi formalitas yang berujung pada pembiaran.
“Jangan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten dan tim teknis main mata dengan pelaksana revitalisasi SMPN 01 Sungai Laur. Yang mana tidak sesuai lalu ditutupi oleh tim teknis dan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut merupakan desakan sekaligus peringatan dari pihak LSM agar pemeriksaan dilakukan secara independen, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
BACA JUGA: LSM Tindak Penuhi Panggilan Kejari Ketapang Terkait Dugaan Jual Pulau Penebang
Namun, dugaan ketidaksesuaian pekerjaan tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis. Jika terbukti terdapat pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan kontrak, tindakan pembongkaran atau perbaikan harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan ketentuan kontrak yang berlaku.
Kabid SMP Belum Menjawab, Ada Apa dengan Pengawasan?
Di tengah polemik tersebut, Toyip selaku Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang belum memberikan keterangan ketika dikonfirmasi awak media hingga berita ini diterbitkan.
Belum adanya penjelasan dari pejabat tersebut menyisakan pertanyaan mengenai proses pengawasan dan evaluasi pekerjaan revitalisasi SMPN 1 Sungai Laur.
Apalagi, persoalan yang dipertanyakan menyangkut proyek bernilai miliaran rupiah. Karena itu, penjelasan dari bidang teknis menjadi bagian penting untuk melengkapi informasi publik.
Meski demikian, belum adanya jawaban tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan atas dugaan yang beredar. Toyip maupun pihak terkait tetap memiliki kesempatan menyampaikan klarifikasi.
Hasil Investigasi Jangan Berakhir di Atas Kertas., Kini, perhatian publik tertuju pada hasil investigasi yang dijanjikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.
Tim teknis harus menyampaikan hasil pemeriksaan berdasarkan fakta lapangan, bukan sekadar kesimpulan administratif. Pemeriksaan juga perlu mencakup kesesuaian volume, mutu material, metode pelaksanaan, serta pekerjaan yang telah tertutup atau tidak lagi dapat diperiksa secara visual.
Jika ditemukan ketidaksesuaian, pihak yang bertanggung jawab harus diminta melakukan perbaikan sesuai mekanisme kontrak. Sebaliknya, apabila terdapat indikasi penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, temuan tersebut perlu diteruskan kepada aparat pengawasan atau aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
Uang Negara Bukan untuk Dipermainkan., Proyek revitalisasi sekolah bukan sekadar urusan bangunan berdiri dan pekerjaan dinyatakan selesai. Lebih dari itu, setiap rupiah anggaran harus menghasilkan manfaat nyata bagi dunia pendidikan.
Oleh sebab itu, Disdik Ketapang tidak cukup hanya mengirim tim teknis. Hasil pemeriksaan, rekomendasi perbaikan, serta tindak lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Tim Redaksi RajawaliBorneo.com akan terus mengawal perkembangan persoalan ini dan menunggu hasil resmi investigasi Disdik Ketapang. Ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka bagi Kepala Dinas Pendidikan, Kabid SMP, tim teknis, serta pihak pelaksana proyek.
PEWARTA: SPD.
EDITOR: REDAKSI.
