RAJAWALIBORNEO.COM. Wartawan tidak dilahirkan untuk menjadi pembela kekuasaan, bukan pula ditugaskan untuk menyenangkan pihak yang berkepentingan. Senin, (09/11/2026).
Negara bukan pemberi upah bagi wartawan untuk membenarkan kebijakan. Rakyat pun bukan pihak yang berhak mendikte kebenaran demi kepentingannya sendiri.
BACA JUGA: DPW IWO INDONESIA Kalbar Tegaskan Perlindungan Pers
Wartawan bekerja untuk kepentingan publik: menyampaikan fakta, mengungkap kebenaran, mengawal keadilan, serta menyuarakan hal-hal yang kerap diabaikan.
Ketika kekuasaan menyimpang, pers harus berani mengingatkan. Ketika kepentingan berusaha menutupi fakta, pers harus tetap menjalankan fungsi kontrolnya. Dan ketika kebenaran berhadapan dengan tekanan, independensi tidak boleh dikorbankan.
Sebab, pers yang kehilangan independensi bukan sekadar kehilangan keberanian, tetapi juga kehilangan kepercayaan publik.
Wartawan tidak boleh menjadi corong kekuasaan, alat kepentingan, ataupun pesuruh opini.
Pers harus berdiri di atas fakta, berpijak pada etika, dan berpihak pada kepentingan publik.
INGAT!
Pers bukan alat untuk melanggengkan kekuasaan. Pers bukan panggung untuk membangun pencitraan. Pers adalah pilar demokrasi, pengawas kekuasaan, dan penjaga nurani publik. Kekuasaan boleh berganti, kepentingan boleh berubah, tetapi kebenaran tidak boleh diperjualbelikan. – Independensi adalah kehormatan, integritas adalah identitas, dan kebenaran adalah tanggung jawab wartawan.
Semboyan paling kuat untuk penutup: “Jangan tunduk kepada kekuasaan, jangan tersandera kepentingan, dan jangan pernah mengkhianati kebenaran.”
REDAKSI.
