RAJAWALIBORNEO.COM. Pontianak, Kalimantan Barat – Menjelang Idul Fitri 1447 H, antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kalimantan Barat kembali terjadi. Kondisi ini, di satu sisi, memicu keresahan masyarakat, sementara di sisi lain menimbulkan pertanyaan serius terhadap klaim pemerintah mengenai ketersediaan stok BBM. Kamis, ( 19/03/2026).
Anggota DPD RI Dapil Kalbar, Sultan Syarif Melvin Alqadri, secara tegas menyoroti ketidaksesuaian antara pernyataan resmi dan realitas di lapangan.
“Jika stok benar-benar aman, seharusnya tidak terjadi antrean panjang. Artinya, ada persoalan dalam distribusi atau pengawasan,” ujarnya.
BACA JUGA: Revitalisasi Rp5 Miliar Belum Selesai, PHO Terbit, Akuntabilitas Dipersoalkan
Lebih jauh, ia menilai antrean tersebut bukan sekadar persoalan teknis. Sebaliknya, kondisi itu mengindikasikan lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah, pengawas, dan penyalur energi.
Selain itu, di beberapa wilayah dilaporkan terjadi pembatasan pengisian BBM. Akibatnya, kepanikan masyarakat meningkat, terutama menjelang momentum hari besar keagamaan.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat didorong untuk memperketat pengawasan distribusi hingga ke tingkat lapangan.
BACA JUGA: IWO Indonesia Kalbar Santuni Panti Asuhan dan Pesantren di Ramadhan 1447 H
Peran Pertamina Dipertanyakan., Di tengah situasi tersebut, peran PT Pertamina (Persero) sebagai penanggung jawab distribusi nasional turut menjadi sorotan.
Menurut Sultan Melvin, transparansi menjadi kunci untuk menjawab persoalan yang berulang setiap tahun.
“Pertamina harus menjelaskan secara terbuka apakah ini terkait kuota, distribusi, atau kendala lain. Jangan sampai masyarakat terus menjadi pihak yang dirugikan,” tegasnya.
Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral diminta tidak hanya melakukan pemantauan dari pusat. Sebaliknya, langkah konkret dan cepat dinilai sangat diperlukan, terutama dalam situasi lonjakan kebutuhan BBM.
Ia juga menekankan pentingnya kepastian kuota serta pengawasan distribusi hingga ke daerah perbatasan seperti Kalimantan Barat.
Di sisi lain, faktor global turut menjadi perhatian. Konflik geopolitik di Timur Tengah, misalnya, berpotensi memengaruhi rantai pasok energi dunia.
Karena itu, pemerintah pusat dinilai perlu menyiapkan strategi cadangan. Terlebih lagi, Kalimantan Barat memiliki ketergantungan tinggi terhadap distribusi dari luar daerah.
“Jangan sampai setiap gejolak global, masyarakat daerah yang pertama merasakan dampaknya,” katanya.
Sebagai penutup, Sultan Melvin menegaskan bahwa DPD RI akan terus melakukan pengawasan. Dengan demikian, pemerintah diharapkan segera menghadirkan solusi konkret.
“Negara harus hadir. Kami akan mengawal persoalan ini sampai ada kepastian distribusi BBM berjalan normal,” pungkasnya.
PEWARTA: 44NG.
EDITOR: REDAKSI.
