Rajawaliborneo.com. Pesisir Selatan, Sumatera Barat – Kondisi rest area yang terletak di perbatasan Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan, tepatnya diruas Jalan Nasional Km 32+100, Nagari Siguntur Mudo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, kian hari kian memprihatinkan. Selama lebih dari tiga tahun, kawasan ini disebut masyarakat sebagai “lokasi yang menakutkan” Selasa, (15/04/2025)
DOK. Rest Area Padang–Pessel Terbengkalai
“Sudah lebih dari tiga tahun rest area ini terabaikan. Tidak ada perhatian serius dari pihak terkait, padahal ini jalur nasional dan ramai dilalui wisatawan,” ungkap seorang. warga yang kerap melintasi kawasan tersebut, Warga juga mempertanyakan kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan yang dinilai tidak menjalankan fungsinya.
BACA JUGA : Dakwah Wisata, Kolaborasi Iman dan Rekreasi di Pantai Carocok Painan.
“Kemana saja Dinas Pariwisata selama ini? Bagaimana jika terjadi kecelakaan di lokasi itu? Pagar pembatas sudah putus di bagian bawah dan berkarat. Kalau ada yang bersandar dan terjatuh, bisa fatal karena ketinggiannya lebih dari 20 meter. Siapa yang akan bertanggung jawab?” lanjut warga.
Program Unggulan Terancam Tak Jalan., Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan terpilih, H. Hendrajoni, S.H., M.H., dan H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H. periode 2025–2030 diduga tidak akan berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keseriusan para pejabat pelaksana di lapangan.
BACA JUGA: Kemacetan dan Kerawanan di Kawasan Wisata Kabupaten Pesisir Selatan.
“Mereka masih didominasi oleh orang-orang lama yang tidak progresif. Seolah-olah masih membawa pola kerja periode sebelumnya,” ujar seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Respons Dinas Terkait., Kepala Bidang Cipta Karya, Andri, saat dikonfirmasi via telepon seluler pada Senin (14/4/2025), mengatakan bahwa rencana perbaikan akan dilakukan sekitar bulan Mei 2025, tergantung hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
BACA JUGA: Proyek Pemasangan Pipa HDPE di Pesisir Selatan Menuai Keluhan Masyarakat.
“Rencananya sudah atas izin Bupati terpilih. Kami menunggu proses TAPD, insyaallah bulan Mei mulai,” ucap Andri.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan, yang dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp pada Selasa (15/4/2025), justru melempar tanggung jawab ke instansi lain.
“Tanya ke Dinas PUTR. Nanti pada anggaran pergeseran akan dilakukan pemeliharaan, dan kemungkinan kegiatannya berada di PUTR,” tulisnya dalam pesan singkat.
Sebelumnya, pada masa kepemimpinan Bupati 2020–2024, Kepala Dinas Pariwisata saat itu, Suhendri, juga pernah menyampaikan rencana perbaikan pada perubahan anggaran Oktober 2024.
“Kita akan laksanakan perbaikan/pemeliharaan,” kata Suhendri kala itu. Namun, hingga kini belum ada tanda-tanda realisasi dari janji tersebut.
Tinjauan Lapangan oleh Bupati Terpilih. Dalam kunjungan lapangan yang dilakukan oleh Bupati terpilih H. Hendrajoni, S.H., M.H., pada awal April 2025, turut hadir tiga kepala dinas: Kepala Dinas Pariwisata, Suhendri
Kepala Dinas PUTR, Yusvianti dan Kepala Dinas Perhubungan, Syafrijoni Namun, menurut pantauan tim RajawaliBorneo, hanya Dinas Perhubungan yang terlihat cepat merespons permintaan masyarakat yang disampaikan langsung oleh Bupati terpilih.
Dua kepala dinas lainnya hingga kini belum menunjukkan gerakan nyata. Rest area di perbatasan Pesisir Selatan dan Padang masih dalam kondisi memprihatinkan, seolah-olah “bola panas” ini masih terus dilemparkan tanpa solusi.
Pewarta : Syamson.