RAJAWALIBORNEO.COM. Sambas, Kalimantan Barat – Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor galian C kembali menjadi sorotan. Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Sambas, Revie Achary, menilai sektor tersebut memiliki potensi besar yang seharusnya mampu memberikan sumbangan signifikan terhadap kas daerah.
Pernyataan itu disampaikannya saat diwawancarai di Sambas, Senin (8/6/2026). Menurut Revie, angka penerimaan daerah dari sektor galian C selama bertahun-tahun dinilai tidak sebanding dengan tingginya aktivitas pembangunan yang berlangsung di Kabupaten Sambas.
Revie menjelaskan bahwa material galian C, seperti pasir, batu, dan tanah urug, merupakan komponen utama dalam berbagai proyek pembangunan. Material tersebut digunakan pada pembangunan jalan, gedung, drainase, kubus pengaman pantai, serta berbagai infrastruktur lainnya yang dibiayai melalui APBN, APBD, dana desa, maupun investasi swasta.
Namun demikian, besarnya kebutuhan material tersebut dinilai belum tercermin dalam capaian PAD yang tercatat setiap tahun.
BACA JUGA: Maraknya Galian C di Singkawang Diduga Dibekingi Oknum Pemkot dan APH
“Selama bertahun-tahun PAD dari sektor galian C tampak tidak logis. Angkanya berputar di kisaran ratusan juta rupiah per tahun, sementara kebutuhan dan penggunaan material galian di Kabupaten Sambas sangat besar,” ujar Revie.
Selain itu, ia menilai pertumbuhan pembangunan yang terus berlangsung seharusnya diikuti dengan peningkatan penerimaan daerah dari sektor terkait.
“Kalau melihat banyaknya pembangunan yang berlangsung setiap tahun, baik melalui anggaran desa, APBN, APBD maupun sektor swasta, tentu kebutuhan material sangat besar. Rasanya sulit diterima jika kontribusi PAD dari sektor ini hanya berada pada angka yang relatif kecil dari tahun ke tahun,” katanya.
BACA JUGA: Polisi Tangkap Penambang Emas Ilegal di PT WHS 2 Sambas
Di sisi lain, Revie mempertanyakan belum terlihatnya langkah yang lebih sistematis untuk mengidentifikasi kemungkinan kebocoran penerimaan daerah. Padahal, isu peningkatan PAD hampir selalu menjadi pembahasan dalam berbagai agenda pemerintah maupun DPRD Kabupaten Sambas.
Menurutnya, upaya peningkatan PAD tidak cukup hanya dibahas dalam forum resmi, tetapi juga harus diikuti langkah konkret melalui pengawasan dan evaluasi menyeluruh terhadap sektor-sektor yang memiliki potensi besar.
“Pertanyaannya, mengapa tidak ada upaya yang lebih serius dan sistematis untuk menelusuri potensi kebocoran PAD dari sektor galian C? Padahal, isu peningkatan PAD selalu menjadi tema yang dibahas setiap tahun,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Revie menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi di tengah masyarakat bahwa mekanisme pengawasan, penegakan aturan, serta pemungutan retribusi belum berjalan secara optimal.
BACA JUGA: Jejak Sembako Ilegal di Sambas Terungkap
Karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sektor galian C dinilai perlu dilakukan agar setiap potensi pendapatan daerah dapat tercatat dan dikelola secara maksimal.
“Publik tentu berhak bertanya apakah sistem pengawasan yang ada sudah berjalan efektif atau justru terdapat berbagai kelemahan yang menyebabkan potensi penerimaan daerah tidak tergarap maksimal,” ujarnya.
Selain menyoroti aspek pengawasan, Revie juga mengkritisi pola penerimaan daerah yang selama ini lebih sering dikaitkan dengan pekerjaan kontraktual pemerintah dibandingkan pemungutan retribusi secara langsung pada sumber aktivitas usaha.
Oleh sebab itu, pemerintah daerah didorong untuk memastikan seluruh mekanisme pemungutan retribusi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, transparansi dalam pengelolaan penerimaan daerah dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Menurutnya, setiap rupiah yang berasal dari potensi daerah harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka karena pada akhirnya akan kembali digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
Pada akhir wawancara, Revie menegaskan bahwa kritik dan pertanyaan yang disampaikannya bukan ditujukan untuk menyudutkan pihak tertentu. Sebaliknya, hal itu merupakan bentuk kepedulian agar pengelolaan PAD Kabupaten Sambas dapat dilakukan secara lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
“Pertanyaan terbesar hari ini adalah apakah seluruh potensi PAD yang dimiliki Kabupaten Sambas sudah benar-benar dikelola secara maksimal. Masyarakat tentu berharap setiap sumber pendapatan daerah dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Revie Achary.
PEWARTA: FPK.
EDITOR: REDAKSI.
