RAJAWALIBORNEO.COM. Pontianak, Kalimantan Barat – Forum UMKM di Novotel Pontianak pada Sabtu (22/11/2025) yang semula difokuskan pada pembinaan dan permodalan pelaku usaha, berubah memicu polemik setelah muncul agenda internal Kadin Kalbar di bawah Arya Rizqi Darsono.
Informasi mengenai penyisipan agenda rapat pimpinan provinsi (rapimprov) Kadin membuat peserta kecewa. Mereka menilai forum yang seharusnya netral berubah menjadi panggung politik organisasi.
Seorang peserta yang meminta identitasnya dirahasiakan menyatakan, “Kami datang untuk UMKM, bukan untuk kepentingan internal Kadin. Ini membuat kami merasa dikhianati.”
Absennya Kadin Pusat Perkuat Kritik Peserta., Ketidakhadiran perwakilan Kadin Indonesia pusat turut memperuncing situasi. Kondisi tersebut menimbulkan kesan bahwa kepengurusan Kadin Kalbar memanfaatkan forum publik tanpa persetujuan dan transparansi.
Sumber internal bahkan menyebut rapimprov yang dipimpin Arya Rizqi berlangsung secara “ilegal” karena tidak memenuhi prosedur pengukuhan dari tingkat nasional.
Kritik juga datang dari pimpinan Kadin Kalbar, H.M. Shaleh (Galing). Ia menegaskan bahwa setiap rapimprov seharusnya melibatkan Kadin pusat demi menjaga legitimasi organisasi.
Di sisi lain, Muhammad Rival menyoroti pentingnya kepemimpinan yang berasal dari putra daerah. Menurutnya, keterlibatan figur lokal menjadi faktor penting bagi kredibilitas Kadin Kalbar dalam mendukung pelaku usaha setempat.
Kehadiran Menteri UMKM, Maman Abdurahman, semakin memperkuat perhatian publik terhadap forum tersebut. Banyak pihak menilai penggiringan agenda Kadin di dalam forum UMKM dapat merugikan pelaku usaha serta menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Kadin Kalbar.
Meski demikian, H.M. Shaleh tetap mengapresiasi simbolisasi penyerahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku UMKM Kalbar yang dilakukan oleh Menteri UMKM.
Sejumlah pengamat ekonomi menilai kontroversi ini berpotensi mengganggu ekosistem usaha di Kalbar. “Jika forum UMKM digunakan untuk kepentingan politik internal, kepercayaan pelaku usaha akan menurun dan program pendampingan serta permodalan dapat terhambat,” ujar seorang pengamat ekonomi lokal.
Dalam pesan kepada awak media, Muhammad Rival kembali menyoroti kepemimpinan Arya Rizqi Darsono. Ia menegaskan, “Penggiringan forum UMKM dengan rapimprov Kadin Kalbar oleh Arya Rizqi Darsono patut dipertanyakan. Arya Rizqi bukan putra Kalbar dan banyak ditolak pengusaha maupun masyarakat setempat. Pertanyaannya, apakah tidak ada putra asli daerah yang mampu menjadi Ketua Kadin Kalbar?”
Masyarakat kini meminta penjelasan terbuka dari Kadin Kalbar dan panitia penyelenggara. Mereka berharap penyelenggaraan forum UMKM berikutnya dapat kembali berfokus pada penguatan ekonomi lokal, tanpa intervensi agenda internal organisasi.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat penting mengenai etika, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap forum yang melibatkan masyarakat luas.
Editor: Syafarudin Delvin.
