Rajawaliborneo.com. Pontianak, Kalimantan Barat – Seruan terhadap penegakan hukum yang tegas dan bebas dari intervensi politik kembali menggema dari masyarakat akar rumput. Pada Minggu, (01/06/ 2025).
Aliansi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyuarakan keprihatinannya atas mandeknya penanganan kasus korupsi di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.
BACA JUGA : Aksi FASI di KPK, Soroti Korupsi Turun-Temurun Mempawah.
Aliansi ini dijadwalkan akan menyampaikan pernyataan sikap terbuka pada 2 Juni 2025 di Bundaran Tugu Digulis Universitas Tanjungpura, Kota Pontianak.
Dalam keterangan yang beredar melalui pesan WhatsApp dan media sosial, aliansi menyoroti dua persoalan utama., lambannya proses hukum terhadap dugaan korupsi di instansi publik daerah, serta dugaan adanya pelaku yang mencoba berlindung di balik kekuatan partai politik.
BACA JUGA: PNS Mempawah Diperiksa KPK.
“Kami Aliansi Masyarakat Sipil Anti Korupsi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) segera turun langsung untuk menangkap aktor intelektual di balik skandal korupsi di Kabupaten Mempawah,” ujar Aliansi tersebut.
Ia menambahkan, “Terlalu lama publik hanya disuguhi proses hukum yang menyasar pelaku kecil, sementara dalang utamanya belum tersentuh.”
BACA JUGA: KPK Bongkar Aliran Dana Proyek BP2TD.
Selain kepada KPK, desakan juga dialamatkan kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) untuk segera menuntaskan kasus dugaan korupsi di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Mempawah.
Aliansi menilai, penanganan kasus tersebut berjalan stagnan dan belum memberikan kepastian hukum.
BACA JUGA: Nama Mantan Bupati Mempawah Mulai Disebut KPK.
“Penegakan hukum harus berlangsung adil dan transparan. Jangan sampai ada proses yang mandek hanya karena tekanan dari kelompok tertentu,” tegas mereka.
Menariknya, aliansi ini juga menyatakan dukungan terhadap visi pemberantasan korupsi dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto, yang menempatkan agenda antikorupsi sebagai salah satu pilar utama pemerintahannya. Namun, dalam pernyataannya, mereka tetap menyampaikan kritik tajam terhadap upaya politisasi perlindungan terhadap pelaku korupsi.
BACA JUGA: Proyek Jalan Mempawah Diusut KPK Telusuri Aliran Dana.
“Kami mendukung penuh komitmen antikorupsi Presiden Prabowo. Tapi kami juga mengingatkan, tidak boleh ada ruang aman bagi pelaku korupsi, termasuk jika mereka datang dari Partai Gerindra sekalipun,” bunyi pernyataan sikap tersebut.
Aliansi juga menyoroti adanya dugaan bahwa seorang individu yang terlibat kasus korupsi baru-baru ini bergabung ke Partai Gerindra demi menghindari proses hukum.
Melalui pernyataan terbukanya, Aliansi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyerukan kepada seluruh elemen bangsa, khususnya aparat penegak hukum dan partai politik, agar tidak memberi ruang kompromi terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
Mereka menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh, sistematis, dan tanpa pandang bulu.
Pernyataan tersebut mendapat dukungan luas dari masyarakat sipil di Kalimantan Barat dan dinilai sebagai peringatan penting bagi lembaga penegak hukum agar tidak membiarkan praktik impunitas terus berlangsung. (**)
Editor : Syafarudin Delvin.
