RAJAWALIBORNEO.COM. Pontianak, Kalimantan Barat – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan praktik korupsi berjamaah dalam proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mempawah. Publik Desak KPK Periksa Sopir Mantan Bupati Mempawah. Selas, (08/07/2025).
BACA JUGA: Arif Rinaldy Bertemu Elite Politik, Publik Sorot Dugaan Lobi Kasus KPK.
Pada Senin, 7 Juli 2025, tim penyidi KPK memeriksa seorang kontraktor bernama Dedy Suryadi, Direktur CV Andromeda. Ia diperiksa terkait dugaan keterlibatannya dalam skema pemberian commitment fee kepada oknum pejabat daerah untuk memenangkan paket proyek tersebut.
BACA JUGA: Korupsi Jalan Mempawah, Dinasti Terancam Runtuh.
“Pemeriksaan ini untuk mendalami pengetahuan saksi terkait aliran dana, peran para pihak, serta dugaan commitment fee dalam proyek pembangunan jalan di Dinas PU Kabupaten Mempawah,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya kepada media.
Sebelumnya, pada Kamis, 3 Juli 2025, KPK juga telah memeriksa enam orang saksi dari pihak swasta di Mapolda Kalbar. Mereka adalah Bambang Heri Suprianto, Marwa, Firmansyah, Syarif Romiansyah, Febrianto Parmadi, serta seorang ibu rumah tangga bernama Hermayani. Ketiga saksi lainnya, yakni Sri Kurniati, Agus Salim, dan Syamsul Rizal, telah mengajukan permohonan penjadwalan ulang.
BACA JUGA: Aktivis Kalbar Desak KPK Bongkar Proyek Rp75 Miliar Mempawah.
Menurut informasi yang dihimpun, praktik commitment fee disinyalir menjadi pintu masuk bagi korupsi berjamaah.
Para kontraktor diduga menyetor sejumlah uang kepada oknum pejabat untuk memenangkan proyek, yang kemudian dibarengi dengan penekanan biaya pembangunan hingga mengorbankan kualitas infrastruktur.
BACA JUGA: Nama Mantan Bupati Mempawah Mulai Disebut KPK.
“Mark up anggaran, fee dibagi-bagi, rakyat hanya dapat jalan rusak,” kritik seorang pengamat konstruksi.
Publik Kalimantan Barat juga menyoroti belum dipanggilnya sopir pribadi mantan Bupati Mempawah. Sosok ini dianggap sebagai saksi kunci dalam menelusuri alur dana, termasuk potensi distribusi dana haram ke berbagai pihak.
“Follow the money harus dikawal serius. KPK mesti jeli, jangan sampai ada aktor penting yang luput diperiksa. Supir pribadi ini bisa membuka banyak informasi penting,” ujar seorang pemerhati antikorupsi di Kalbar.
BACA JUGA: KPK Dalami Rekayasa Tender PUPR Mempawah Nama Eks Bupati Disorot.
Hingga kini, KPK belum menetapkan tersangka maupun membeberkan modus lengkap kasus yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp40 miliar berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Kalimantan Barat.
Kasus ini juga memicu dinamika di internal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Seorang aparatur sipil negara (ASN) berinisial MR yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa Gubernur Kalbar terpilih disebut-sebut sedang disibukkan dengan persoalan hukum yang turut menyeret namanya, baik dalam kasus proyek jalan di Mempawah maupun dugaan korupsi lain di BP2TD.
BACA JUGA: KPK Diduga Geledah Kantor PUPR Mempawah, Publik Desak Transparansi.
“Beredar obrolan di lingkungan kami bahwa Gubernur terpilih masih fokus mengurus perkara ini. Sementara itu, hampir semua roda pemerintahan dijalankan oleh Wakil Gubernur,” ungkap ASN tersebut.
Masyarakat Kalimantan Barat mendesak KPK untuk mengusut tuntas perkara ini hingga ke akar-akarnya.
“Jangan berhenti di kontraktor dan kelas menengah. Aktor intelektual harus diseret ke meja hijau,” tegas seorang pengamat hukum.
Jika Anda memerlukan versi siaran pers resmi dengan format lembaga, atau versi narasi feature investigatif, saya siap bantu menyesuaikannya.
Pewarta : FPK.
Editor : Syafarudin Delvin.
