Somel Sidik Disorot, Legalitas Kayu Dipertanyakan

Somel Sidik Disorot, Legalitas Kayu Dipertanyakan

RAJAWALIBORNEO.COM. Ketapang,– Aktivitas pengolahan kayu di Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, menyisakan sejumlah pertanyaan serius. Sebuah somel atau serkel yang diduga milik pria bernama Sidik disebut warga telah beroperasi selama puluhan tahun. Namun, hingga penelusuran tim media dilakukan, dokumen legalitas usaha dan asal-usul kayu yang diolah belum berhasil diperoleh.

Persoalan ini bukan sekadar menyangkut keberadaan mesin pemotong kayu maupun tumpukan hasil olahan. Lebih jauh, publik berhak mengetahui dari mana bahan baku kayu tersebut berasal, bagaimana mekanisme pengangkutannya, serta apakah seluruh aktivitas pengolahan telah memenuhi ketentuan kehutanan. Jum’at,(20/11/2026).

Pertanyaan mendasarnya: apakah seluruh kayu yang masuk dan diolah di somel tersebut memiliki dokumen legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan?

BACA JUGA: Haji Mansur Diduga Tampung Kayu Ilegal di Ketapang

Hasil penelusuran tim media pada 21 Oktober 2026 sekitar pukul 11.08 WIB menunjukkan aktivitas pengolahan kayu di lokasi tersebut masih berlangsung.

Di area bangunan beratap seng, terlihat mesin serkel, tumpukan kayu olahan, serta serbuk kayu yang tersebar di sekitar tempat produksi. Lokasi itu berada pada titik koordinat 1°58’6,432″S 110°7’31,944″E.

Berdasarkan keterangan warga sekitar, usaha pengolahan kayu tersebut telah beroperasi selama puluhan tahun. Bahkan, kayu Belian disebut menjadi salah satu jenis kayu yang diduga diolah di lokasi itu.

Meski demikian, informasi mengenai jenis kayu, volume produksi, asal bahan baku, dan jalur distribusinya masih membutuhkan verifikasi lebih lanjut.

BACA JUGA: Gudang Kayu di Kauman Disorot, Eman Disebut Warga

Tim media juga belum memperoleh dokumen yang dapat memastikan legalitas kayu maupun perizinan operasional usaha tersebut. Karena itu, ketiadaan dokumen yang berhasil diperoleh tim tidak serta-merta membuktikan bahwa pengelola tidak memilikinya. Penjelasan resmi dari pihak pengelola tetap diperlukan.

Kayu Belian memiliki nilai ekonomi tinggi. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap asal-usul, pengangkutan, pengolahan, hingga peredarannya tidak boleh dilakukan secara longgar.

Dalam tata usaha hasil hutan, dokumen legalitas menjadi instrumen penting untuk menelusuri rantai pasok kayu. SKSHHK merupakan salah satu dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan dan legalitas hasil hutan kayu sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila kayu yang diolah berasal dari sumber tidak sah atau kegiatan pengolahan dilakukan tanpa memenuhi persyaratan perizinan, persoalannya dapat berkembang menjadi dugaan pelanggaran hukum kehutanan.

Karena itu, pemeriksaan tidak cukup hanya melihat kondisi fisik somel. Aparat juga perlu menelusuri:

1. Asal-usul seluruh bahan baku kayu yang masuk ke lokasi.

2. Dokumen legalitas dan dokumen angkutan hasil hutan.

3. Perizinan usaha pengolahan kayu yang dimiliki pengelola.

4. Volume kayu masuk, kapasitas produksi, dan hasil pengolahan.

5. Jalur distribusi serta pihak-pihak yang menerima kayu olahan.

Jika ditemukan ketidaksesuaian, aparat perlu mengembangkan pemeriksaan terhadap seluruh rantai pasok, bukan hanya berhenti pada pemeriksaan lokasi produksi.

BACA JUGA: Status Barang Bukti Misterius, Kasus Kayu Ulin Disorot

Keterangan warga mengenai aktivitas usaha yang disebut berlangsung selama puluhan tahun juga layak mendapat perhatian serius.

Jika informasi tersebut benar, instansi terkait perlu menjelaskan bagaimana pengawasan terhadap kegiatan pengolahan kayu di wilayah tersebut selama ini dilaksanakan.

Publik membutuhkan jawaban mengenai peran instansi kehutanan, KPH, serta aparat penegak hukum dalam memastikan setiap usaha pengolahan kayu menjalankan kewajibannya.

Selain itu, pemeriksaan perlu memastikan apakah terdapat laporan pengawasan, pemeriksaan perizinan, atau penindakan terhadap aktivitas usaha tersebut sebelumnya.

Jangan sampai persoalan legalitas kayu baru menjadi perhatian setelah aktivitasnya berlangsung lama dan menimbulkan pertanyaan masyarakat.

Namun, dugaan adanya pembiaran maupun perlindungan oleh oknum tertentu tidak boleh disimpulkan tanpa bukti. Jika ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain, aparat perlu menelusurinya secara profesional dan transparan.

Atas temuan dan informasi tersebut, tim redaksi meminta Polres Ketapang, Polda Kalimantan Barat, serta aparat penegak hukum kehutanan yang berwenang melakukan pemeriksaan langsung terhadap aktivitas somel di Desa Pematang Gadung.

Pemeriksaan tersebut setidaknya harus mencakup legalitas usaha, dokumen asal-usul kayu, dokumen pengangkutan, serta kesesuaian kegiatan produksi dengan ketentuan perundang-undangan.

Apabila ditemukan kayu yang tidak dapat dibuktikan legalitasnya, aparat harus mengambil langkah sesuai kewenangan dan prosedur hukum, termasuk pengamanan barang bukti apabila memenuhi persyaratan.

Selanjutnya, instansi pengawas juga perlu memberikan penjelasan mengenai status perizinan dan riwayat pengawasan terhadap usaha tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, tim media belum memperoleh keterangan langsung dari Sidik selaku pihak yang diduga mengelola somel tersebut. Klarifikasi mengenai kepemilikan, perizinan, asal-usul kayu Belian, dan dokumen SKSHHK masih diperlukan.

Redaksi juga membuka ruang konfirmasi kepada Dinas Kehutanan, KPH terkait, Polres Ketapang, serta instansi berwenang lainnya.

Pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers. Setiap dugaan harus diuji melalui fakta, dokumen, dan keterangan pihak berwenang.

Satu hal yang tidak boleh diabaikan: legalitas kayu bukan urusan administratif semata. Asal-usul hasil hutan harus dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Jika seluruh kegiatan telah sesuai aturan, pengelola tentu memiliki kesempatan untuk membuktikannya melalui dokumen resmi. Sebaliknya, jika ditemukan pelanggaran, penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.

PEWARTA: SPD.

EDITOR: REDAKSI.

error: Content is protected !!