RAJAWALIBORNEO.COM. Pontianak, Kalimantan Barat – Setelah mengantongi Surat Keputusan (SK) kepengurusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Rakyat Indonesia (PRI) Kalimantan Barat langsung menggeber konsolidasi organisasi.
Jajaran DPD PRI Kalbar mengumpulkan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Kalimantan Barat dalam rapat konsolidasi di Transera Hotel Pontianak, Kamis (24/09/2026).
Bagi PRI Kalbar, pertemuan tersebut bukan sekadar agenda internal. Di balik konsolidasi itu terdapat pekerjaan besar untuk membangun struktur organisasi hingga tingkat desa sekaligus menyiapkan kelengkapan menghadapi tahapan verifikasi partai politik yang direncanakan pada 2027.
BACA JUGA: Penentuan Dirut BEI Jadi Ujian Pemulihan Pasar Modal
Ketua DPD PRI Kalimantan Barat, Junaidi, SE, menegaskan konsolidasi menjadi langkah awal setelah struktur kepengurusan memperoleh pengesahan dari DPP.
“Setelah menerima SK kepengurusan dari DPP, kami langsung melakukan konsolidasi dengan DPC. Target kami adalah memperkuat struktur organisasi sampai ke tingkat desa sebagai bagian dari persiapan menghadapi verifikasi 2027,” ujar Junaidi.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan PRI Kalbar kini tidak berhenti pada terbentuknya kepengurusan tingkat provinsi. Sebaliknya, struktur di lapangan menjadi sasaran berikutnya.
Karena itu, pemetaan dan pendataan pengurus akan dilakukan secara bertahap. Struktur di tingkat kabupaten/kota hingga desa harus dipastikan keberadaannya sebagai bagian dari kesiapan organisasi.
Persiapan menuju verifikasi 2027 menjadi salah satu agenda penting yang mulai dikerjakan DPD PRI Kalbar.
BACA JUGA: Syarifuddin Kritik Pernyataan Wagub Kalbar soal Aceh-Papua
Untuk mencapai target tersebut, konsolidasi tidak cukup hanya mengandalkan rapat formal. Organisasi juga perlu memastikan data kepengurusan, koordinasi antarjenjang, serta kesiapan administrasi berjalan searah.
Junaidi menyatakan seluruh jajaran pengurus dan kader memiliki peran dalam proses tersebut.
“Kami akan terus melakukan konsolidasi dan pendataan. Semua harus dipersiapkan secara bertahap agar target organisasi dapat tercapai,” katanya.
Dengan demikian, pekerjaan rumah PRI Kalbar ke depan bukan hanya memperkuat struktur di atas kertas. Lebih jauh, keberadaan organisasi hingga tingkat desa menjadi bagian yang harus dipersiapkan menghadapi tahapan verifikasi.
Di tengah konsolidasi internal, PRI Kalbar juga menyampaikan sikap politik terhadap program pemerintah.
BACA JUGA: Kasus Emas Sekadau, Dugaan Libatkan Oknum DPRD Sintang
Junaidi mengatakan PRI mendukung program Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama apabila kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung kemajuan Indonesia.
“PRI mendukung program Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo. Program-program yang baik dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia kita dukung penuh,” tegas Junaidi.
Namun, dukungan tersebut disampaikan dengan penekanan pada manfaat program bagi masyarakat. Menurut Junaidi, program pemerintah yang berpihak kepada kepentingan rakyat dan membawa kemajuan bagi bangsa akan mendapat dukungan PRI.
Selain membenahi struktur, PRI Kalbar juga mulai menyiapkan sejumlah agenda lanjutan.
Dalam waktu dekat, organisasi akan melakukan launching kantor baru PRI Kalimantan Barat. Selanjutnya, jajaran pengurus dijadwalkan menghadiri Rapimnas PRI di Jakarta dan melaksanakan Rapat Kerja (Raker).
Agenda tersebut akan diarahkan untuk memperkuat koordinasi sekaligus menyusun program kerja organisasi.
“Kami ingin seluruh pengurus bergerak bersama. Konsolidasi ini menjadi momentum untuk membangun struktur yang kuat, solid dan siap menjalankan seluruh agenda organisasi,” ujar Junaidi.
Kantor baru tersebut juga diharapkan menjadi pusat kegiatan dan koordinasi PRI di Kalimantan Barat. Selain bagi kader, keberadaannya ditujukan untuk membuka akses komunikasi yang lebih mudah bagi masyarakat.
Pada akhirnya, konsolidasi Kamis itu menjadi titik awal bagi PRI Kalbar untuk menguji kekuatan struktur organisasinya di lapangan.
SK dari DPP telah diterima. Agenda konsolidasi sudah dimulai. Berikutnya, struktur hingga tingkat desa, pendataan, administrasi, serta koordinasi antarjajaran menjadi pekerjaan yang harus dituntaskan secara bertahap.
Junaidi pun meminta seluruh jajaran DPD dan DPC menjaga komunikasi serta soliditas organisasi.
“Semua harus dipersiapkan secara bertahap agar target organisasi dapat tercapai,” pungkasnya.
PEWARTA: FPK.
EDITOR: REDAKSI.
