Rajawaliborneo.com. Jakarta – Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Sejuta Baliho kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Selasa, 2 Juni 2025. Aksi ini merupakan lanjutan dari unjuk rasa sebelumnya yang telah dilakukan di Kantor ATR/BPN Mempawah, Kalimantan Barat.
Dok. Aksi Damai di KPK, Massa Tuntut Kepastian Sertifikat SPAM Kijing.
Massa menyuarakan protes terhadap belum jelasnya status sertifikat tanah bernomor 118 dan 119 atas nama almarhumah Haymi. Mereka menilai instansi terkait tidak memberikan kepastian hukum yang layak atas tanah tersebut.
BACA JUGA : Aliansi Desak KPK Usut Tuntas Korupsi Mempawah.
bahwa langkah ini diambil karena pihaknya tidak mendapatkan kejelasan maupun tanggapan yang konkret dari ATR/BPN, meskipun sebelumnya telah melakukan aksi damai.
BACA JUGA: Aksi FASI di KPK, Soroti Korupsi Turun-Temurun Mempawah.
“Kami menduga ada penyalahgunaan wewenang dalam proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kijing, Kabupaten Mempawah. Kami meminta KPK segera menyelidiki dugaan praktik korupsi dan keterlibatan mafia tanah dalam proyek tersebut,” ujar Mahadir dalam orasinya.
BACA JUGA: KPK Diduga Geledah Kantor PUPR Mempawah, Publik Desak Transparansi.
Dalam aksi itu, massa membawa spanduk dan poster yang bertuliskan: “Tuntaskan Sertifikat Alm. Haymi” dan “Berantas Mafia Tanah Sampai ke Akar!”
Selain mendesak KPK agar menyelidiki proyek SPAM, massa juga meminta agar pejabat ATR/BPN yang diduga terlibat segera dipanggil dan diperiksa.
BACA JUGA: Nama Mantan Bupati Mempawah Mulai Disebut KPK.
Suryadi CS, selaku penerima kuasa atas lahan yang disengketakan, menyatakan bahwa dirinya telah memperjuangkan hak atas tanah tersebut selama bertahun-tahun. Namun hingga kini, belum ada titik terang.
“Sertifikat kami sah dan diterbitkan secara legal. Tapi hingga saat ini, lahan itu dikuasai oleh pihak lain, sementara kami tidak pernah mendapatkan penjelasan yang adil,” ungkap Suryadi kepada wartawan.
Sampai berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak KPK terkait tuntutan para demonstran. Meski demikian, massa menyatakan akan terus mengawal proses hukum agar kasus ini diselesaikan secara transparan dan adil.
Aksi berlangsung tertib di bawah pengawasan aparat kepolisian. Usai menyampaikan petisi serta menyerahkan dokumen pendukung ke bagian pengaduan masyarakat KPK, massa membubarkan diri secara damai.
Editor : Syafarudin Delvin.