RAJAWALIBORNEO.COM. Ketapang, Kalimantan Barat – Kondisi Jalan Provinsi yang melintasi Desa Mahawa, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, kian memprihatinkan. Berdasarkan pantauan awak media Rajawaliborneo.com., di lapangan pada Rabu, 14 Januari 2026, ruas jalan penghubung antarkecamatan tersebut mengalami kerusakan berat dan nyaris tidak layak dilalui kendaraan.
Kerusakan jalan yang berlangsung lama telah berdampak serius terhadap mobilitas masyarakat. Selain sulit dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat, kondisi ini juga berisiko tinggi bagi keselamatan warga.
Suyanto, salah satu warga Kecamatan Tumbang Titi, mengungkapkan bahwa kerusakan jalan tersebut telah terjadi sejak belasan tahun lalu.
BACA JUGA:Sorotan Perizinan Terminal Khusus di Ketapang.
“Jalan rusak di daerah ini sudah sejak 2007. Mau turun ke kota pakai motor saja sangat sulit. Bahkan, sudah sering terjadi warga yang melahirkan di jalan saat hendak menuju rumah sakit,” ujarnya.
Ia pun berharap pemerintah provinsi memberikan perhatian lebih kepada masyarakat pedalaman yang hingga kini masih terisolasi akibat buruknya infrastruktur.
Selain berdampak pada akses warga, kerusakan jalan juga menghambat distribusi logistik. Di lokasi yang sama, awak media mendapati sejumlah truk ekspedisi pengangkut bahan pokok tidak mampu melintasi jalur tersebut.
BACA JUGA: Follow the Money Sorotan Hukum atas Perkembangan Penyidikan Mempawah.
Agus, seorang sopir truk sembako, menjelaskan bahwa hambatan distribusi menjadi penyebab utama melonjaknya harga kebutuhan pokok di wilayah itu.
“Akibat jalan rusak, distribusi sembako terhambat. Dampaknya, harga di sini jadi mahal. Makan mahal, semuanya serba mahal,” ungkapnya.
Dengan demikian, kondisi infrastruktur yang buruk secara langsung menekan daya beli masyarakat serta memperparah kesenjangan ekonomi di daerah pedalaman.
BACA JUGA: Arif Rinaldy Bertemu Elite Politik, Publik Sorot Dugaan Lobi Kasus KPK.
Pada dasarnya, jalan merupakan infrastruktur vital yang berfungsi sebagai penopang utama aktivitas ekonomi. Jalan yang layak akan memperlancar mobilitas orang, barang, dan jasa, sekaligus menekan biaya transportasi.
Lebih jauh, ketersediaan akses jalan yang baik mampu membuka keterhubungan wilayah terpencil dengan pusat ekonomi, mendorong pertumbuhan sektor pertanian, UMKM, dan pariwisata, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, kualitas infrastruktur jalan berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Di sisi lain, kerusakan jalan yang berulang kerap dikaitkan dengan aktivitas ilegal, seperti tambang tanpa izin maupun kendaraan bermuatan berat yang melintas tanpa pengawasan. Aktivitas tersebut tidak jarang menyebabkan kerusakan masif terhadap fasilitas publik, termasuk jalan provinsi.
Secara hukum, pemerintah sebagai pemegang kewenangan memiliki tanggung jawab untuk melakukan perbaikan serta memberikan rambu peringatan di ruas jalan rusak. Apabila kewajiban tersebut diabaikan, pemerintah bahkan dapat menghadapi gugatan hukum atau sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Oleh sebab itu, masyarakat Desa Mahawa dan Kecamatan Tumbang Titi berharap adanya langkah konkret dan segera dari pemerintah provinsi. Perbaikan jalan dinilai bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak dasar masyarakat atas akses, keselamatan, dan kesejahteraan.
Pewarta: FPK/GHUFRON.
Editor: Syafarudin Delvin, S.H., C.Par.
