RAJAWALIBORNEO.COM. Pontianak, Kalimantan Barat – Musyawarah Provinsi (Musprov) VII POSSI Kalimantan Barat tahun 2026 memasuki fase krusial dalam menentukan arah organisasi. Agenda ini tidak hanya bersifat rutin, melainkan menjadi momentum strategis untuk memilih kepemimpinan yang berkualitas, Senin (05/05/2026).
Sejumlah fakta menunjukkan bahwa stagnasi organisasi olahraga kerap dipicu oleh kesalahan dalam menentukan pemimpin. Oleh karena itu, proses pemilihan pada Musprov kali ini diharapkan berlangsung objektif, transparan, dan berintegritas.
Sementara itu, Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) telah dibentuk untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan. Tidak hanya memverifikasi administrasi, tim ini juga menilai kapasitas, rekam jejak, serta komitmen calon.
BACA JUGA: KONI Kubu Raya Uji Integritas di Tengah Kontestasi Ketua
Adapun standar yang diterapkan mencakup dukungan minimal dari tiga Pengcab, pengalaman organisasi, kepemilikan lisensi selam, serta kesiapan waktu. Ketentuan tersebut dinilai sebagai indikator awal kelayakan kandidat.
Namun demikian, penurunan standar dinilai berisiko melahirkan kepemimpinan yang lemah. Akibatnya, program organisasi berpotensi tidak berjalan optimal, bahkan dapat memicu konflik internal serta menurunnya kepercayaan publik.
Sebaliknya, apabila proses dijalankan secara disiplin, maka Musprov VII diyakini mampu menjadi titik balik kebangkitan organisasi.
BACA JUGA: Joko Ariyanto Berpeluang Aklamasi di Musorkab KONI Kubu Raya
Di sisi lain, Musprov ini menjadi perhatian seluruh ekosistem olahraga selam, termasuk atlet, pelatih, dan komunitas. Mereka menginginkan kepemimpinan yang tidak hanya menjabat, tetapi juga mampu bekerja secara nyata.
Pelaksanaan Musprov di Pulau Lemukutan turut menjadi simbol potensi bahari Kalimantan Barat. Meski demikian, potensi tersebut membutuhkan pengelolaan yang serius agar dapat berkembang menjadi prestasi.
Pemilihan yang dijadwalkan pada 15 Mei 2026 akan menjadi penentu arah organisasi ke depan. Oleh sebab itu, forum diharapkan mengedepankan kualitas, bukan kompromi kepentingan.
Pada akhirnya, Musprov VII diharapkan mampu melahirkan pemimpin yang berintegritas dan berkapasitas, sehingga organisasi dapat berkembang secara berkelanjutan. Sebagaimana prinsip akuntabilitas dalam tata kelola organisasi, proses yang transparan dan berintegritas harus dikedepankan.
“Sejarah tidak mencatat alasan, tetapi mencatat hasil,” menjadi penegasan bahwa kualitas keputusan hari ini akan menentukan masa depan organisasi.
PEWARTA: FPK.
EDITOR: REDAKSI.
