RAJAWALIBORNEO.COM. Ketapang, Kalimantan Barat – Kasus dugaan keracunan massal yang diduga berasal dari Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Marau terus melebar. Hingga Minggu, 8 Februari 2026, jumlah korban melonjak menjadi 417 orang, menandai salah satu insiden keracunan terbesar di wilayah tersebut.
BACA JUGA: Korban Keracunan MBG Ketapang Capai 340 Orang
Menurut Kepala Program MBG Region Kalimantan Barat, Agus Kurniawi, delapan korban hingga kini masih menjalani perawatan intensif. Sementara itu, ratusan korban lainnya telah dipulangkan setelah kondisi dinyatakan membaik.
“Dari total 417 korban, delapan orang masih dirawat. Data ini kami perbarui secara berkala,” kata Agus.
Lebih lanjut, lima korban dirawat di Puskesmas Marau, sedangkan tiga lainnya harus dirujuk ke RSUD dr. Agoesdjam Ketapang. Meskipun satu pasien telah pulih, dua korban lainnya masih membutuhkan penanganan lanjutan.
BACA JUGA: Korban Keracunan MBG di Ketapang Bertambah Jadi 162 Orang
Namun demikian, sorotan utama kini mengarah pada proses pengolahan makanan. Agus mengungkapkan bahwa perkedel tahu diduga menjadi sumber masalah, lantaran disiapkan sejak Selasa malam, 3 Februari 2026, sekitar pukul 19.00 WIB, lalu diolah kembali pada Rabu dini hari.
“Dugaan awal berasal dari perkedel tahu yang diproses sejak malam sebelumnya,” ungkap Agus.
Menu tersebut kemudian dibagikan pada Rabu siang, sebelum akhirnya para penerima manfaat mulai merasakan gejala mual dan muntah keesokan harinya.
BACA JUGA: Puluhan Siswa Marau Diduga Keracunan Makanan MBG
Ironisnya, laporan resmi baru diterima pihak MBG pada Kamis pagi, 5 Februari 2026, setelah banyak siswa tidak masuk sekolah akibat mual dan muntah. Akibat keterlambatan laporan tersebut, penanganan awal sempat terkendala.
Meski demikian, setelah laporan diterima, tim pengawas gizi, pengawas keuangan, dan asisten lapangan langsung diterjunkan ke lokasi dan berkoordinasi dengan sekolah serta Puskesmas Marau.
Sebagai langkah darurat, distribusi MBG dihentikan sementara. Pihak MBG juga menjanjikan evaluasi menyeluruh, sembari menunggu hasil uji laboratorium yang hingga kini belum diumumkan.
Kasus ini pun memunculkan pertanyaan serius terkait standar keamanan pangan dalam pelaksanaan program nasional tersebut.
Pewarta: SPD.
Editor: Redaksi.
