RAJAWALIBORNEO.COM. Mempawah, Kalimantan Barat – Rencana renovasi Rumah Dinas Bupati Mempawah dengan pagu anggaran Rp15 miliar kembali memantik polemik. Meskipun sebelumnya sempat disampaikan akan dikaji ulang, proyek tersebut justru terpantau masuk dalam agenda tender Februari 2026. Situasi ini, kemudian, memunculkan pertanyaan serius mengenai konsistensi kebijakan dan transparansi anggaran daerah. Rabu, (25/02/2026).
Kontradiksi Pernyataan dan Fakta Lapangan Sebelumnya, dalam forum aksi yang digelar mahasiswa dan elemen masyarakat, beredar pernyataan bahwa rencana pembangunan tidak akan dilanjutkan tanpa pembahasan bersama tim pemerintah daerah. Namun demikian, kemunculan paket pekerjaan dalam sistem pengadaan memunculkan dugaan adanya perubahan sikap tanpa komunikasi publik yang memadai.
BACA JUGA: Massa Demo Dugaan Korupsi Ria Norsan di KPK dan Mapolda Kalbar
Muslim, Koordinator Aliansi Mahasiswa Pemuda Masyarakat Bersatu, menyebut langkah tersebut sebagai bentuk pengabaian aspirasi.
“Jangan pernah anggap rakyat Mempawah lupa. Saat aksi berlangsung, sudah jelas disampaikan bahwa pembangunan rumah dinas ini tidak akan dilanjutkan dan akan dibahas kembali bersama tim Pemkab. Sampai hari ini, tidak ada transparansi, tidak ada penjelasan resmi, dan tiba-tiba muncul dalam daftar tender. Ini mencederai kepercayaan publik,” ujarnya.
BACA JUGA: Rumah Gubernur Kalbar Ria Norsan Digeledah KPK
Karena itu, ia menilai persoalan ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan menyangkut etika kepemimpinan dan sensitivitas sosial di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil.
Di sisi lain, sejumlah wilayah di Kabupaten Mempawah masih menghadapi persoalan infrastruktur rusak serta dampak kebakaran hutan yang belum sepenuhnya tertangani. Oleh karena itu, sebagian kalangan mempertanyakan urgensi renovasi rumah dinas dengan nilai fantastis tersebut.
BACA JUGA: Arif Rinaldy Bertemu Elite Politik, Publik Sorot Dugaan Lobi Kasus KPK
“Ini bukan sekadar soal bangunan. Ini soal hati nurani dan keberpihakan. Ketika rakyat masih berjuang, Bupati malah bicara kenyamanan jabatan,” tambah Muslim.
Sementara itu, Ketua Lidik Krimsus RI, H. Badrun, menegaskan pihaknya akan menempuh langkah lanjutan apabila klarifikasi tidak segera diberikan.
“Kalau ini tetap dipaksakan, kami pastikan warga Mempawah tidak akan diam. Kami akan turun dengan kekuatan lebih besar. Ini peringatan keras untuk Bupati. Jangan uji kesabaran rakyat,” tegasnya.
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Mempawah terkait alasan mendesak dilakukannya renovasi tersebut. Padahal, berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, setiap kebijakan strategis seharusnya disertai argumentasi terbuka, perencanaan terukur, serta komunikasi publik yang jelas.
Dengan demikian, polemik ini tidak lagi sebatas pro dan kontra anggaran, melainkan telah berkembang menjadi ujian kredibilitas dan komitmen transparansi pemerintah daerah.
Apakah proyek tersebut benar-benar kebutuhan prioritas, atau justru simbol jarak antara kekuasaan dan masyarakat? Publik kini menanti jawaban yang tegas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pewarta: D3l.
Editor: Redaksi.
