RAJAWALIBORNEO. Muratara, Sumatera Selatan – Suasana penyaluran bantuan sosial PKH-BPNT 2025 di salah satu kelurahan di Kecamatan Rawas Ilir mendadak memanas. Ketegangan muncul setelah warga menyoroti dugaan pungutan liar (pungli) dalam distribusi bantuan tahap kedua pada Selasa, (09/12/2025).
Seorang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berinisial D dari RT 06 mengaku dimintai uang ketika menerima kupon bantuan. Informasi ini cepat menyebar dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Warga berinisial D, menjelaskan bahwa oknum petugas mendatangi rumahnya saat pembagian kupon. “Ya Pak, kemarin pas pembagian kupon datang ke rumah, orang tersebut minta Rp25.000,” ujarnya kepada media.
Pemerintah Kelurahan Rawas Ilir membantah adanya unsur pungli dan menyebut uang tersebut digunakan untuk operasional penurunan barang, termasuk kebutuhan makan dan minum selama proses penyaluran. Menurut keterangan oknum kelurahan, dari uang Rp25.000 yang dipungut, sekitar Rp10.000 dialokasikan untuk pihak kelurahan, sementara sisanya untuk konsumsi.
Pada tahap kedua ini, terdapat total 174 KPM yang menerima bantuan berupa beras dan minyak goreng. Proses distribusi berlangsung hingga sekitar pukul 12.15 WIB.
Warga juga menyampaikan keberatan terkait jumlah bantuan yang diterima. Mereka menuturkan bahwa tidak pernah ada kesepakatan mengenai pembagian bantuan menjadi dua bagian. Saat ketua RT membagikan undangan Bansos yang berlogo barkod, tercantum keterangan penerimaan dua karung beras dan empat liter minyak goreng. Namun, yang dibawa pulang warga hanya satu karung beras dan dua liter minyak.
Ketegangan semakin meningkat setelah seorang staf kelurahan menyebut bahwa pungutan tersebut adalah hal “umum” dan terjadi pula di dusun lain. Usai memberikan pernyataan itu, oknum tersebut langsung meninggalkan tim media tanpa memberi penjelasan lebih lanjut. Sikap tersebut dinilai tidak etis dan tidak mencerminkan perilaku aparatur pemerintah.
Pewarta: JUN.
Editor: Syafarudin Delvin.
