RAJAWALIBORNEO.COM. Ketapang, Kalimantan Barat – Sebuah SPBN bernomor registrasi 68.788.09 di Kecamatan Benua Kayong diduga menyalurkan BBM subsidi tidak sesuai peruntukannya. Padahal, fasilitas tersebut seharusnya melayani kebutuhan bahan bakar bagi nelayan.
Berdasarkan dokumentasi yang dihimpun tim liputan, petugas SPBN terlihat memindahkan BBM subsidi ke dalam drum dan jerigen berukuran besar. Setelah itu, BBM diduga akan disalurkan kepada pihak tertentu sebelum akhirnya dikirim menuju lokasi PETI.
Informasi yang berkembang di tengah masyarakat menyebutkan bahwa bahan bakar tersebut diduga ditampung terlebih dahulu di rumah seorang pengusaha lokal bernama Anton. Selanjutnya, BBM dipindahkan menggunakan kendaraan lain untuk didistribusikan ke area tambang emas ilegal.
Ketika dikonfirmasi awak media pada Selasa, 6 Mei 2026, pengelola SPBN bernama Oon membantah adanya penyimpangan distribusi.
“Anton cuma angkut punya kelompok nelayan yang ada rekomendasinya,” ujar Oon melalui pesan singkat.
BACA JUGA: Kapal BBM Meledak, Standar Keselamatan Dipertanyakan
Namun demikian, pihak pengelola belum memberikan penjelasan rinci terkait alasan pemindahan BBM ke drum maupun dugaan distribusinya menuju kawasan tambang ilegal.
Meningkatnya dugaan penyalahgunaan BBM subsidi tersebut memicu kemarahan masyarakat Kabupaten Ketapang. Karena itu, warga meminta aparat penegak hukum tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif, tetapi juga membongkar dugaan jaringan mafia BBM yang dinilai telah merugikan negara.
Selain kepolisian dan Satgas BBM, masyarakat juga mendesak Kejaksaan, Pertamina, serta TNI untuk terlibat langsung dalam pengawasan dan penindakan di lapangan.
Menurut warga, keterlibatan lintas lembaga sangat diperlukan karena praktik distribusi BBM ilegal diduga telah berlangsung secara terstruktur dan melibatkan berbagai pihak.
BACA JUGA: Dugaan Mafia BBM Subsidi di SPBU Sungai Jawi Menguat
Ketua DPW IWO INDONESIA Provinsi Kalimantan Barat, Syafarudin Delvin, menegaskan bahwa persoalan mafia BBM dan aktivitas PETI tidak boleh lagi dianggap sebagai kasus biasa.
“Penindakan harus dilakukan secara tegas dan menyeluruh. Aparat penegak hukum, pihak Pertamina, Kejaksaan, hingga TNI perlu dilibatkan secara aktif agar mafia BBM yang menyuplai PETI bisa dibongkar sampai ke akar-akarnya,” tegas Delvin.
Ia juga menilai bahwa pengawasan distribusi BBM subsidi di wilayah rawan tambang ilegal masih lemah. Akibatnya, penyalahgunaan subsidi diduga terus berulang dan merugikan masyarakat kecil, khususnya nelayan.
Selain meminta investigasi mendalam, masyarakat juga mendesak pemerintah memperketat sistem pengawasan di seluruh SPBN di Kalimantan Barat.
Warga menilai distribusi BBM subsidi harus diawasi secara digital dan transparan agar tidak mudah dialihkan ke aktivitas ilegal. Di sisi lain, aparat diminta rutin melakukan inspeksi mendadak pada lokasi yang dicurigai menjadi titik penampungan BBM subsidi.
Apabila dugaan pelanggaran terbukti, masyarakat meminta pemerintah mencabut izin operasional SPBN serta memproses hukum seluruh pihak yang terlibat sesuai ketentuan yang berlaku.
PEWARTA: SPD/TIM.
EDITOR: REDAKSI.
