Rajawaliborneocom. Mempawah, Kalimantan Barat – Publik dikejutkan beredarnya informasi mengenai dugaan penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jalan Daeng Manambon, Tengah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat, Kamis Kamis malam, 24 April 2025. Sebuah video berdurasi 10 menit 48 detik memperlihatkan aktivitas mencurigakan di dalam gedung tersebut, dengan lampu menyala di lantai 1 dan 2 serta pengamanan ketat oleh aparat kepolisian. Sabtu, (26/04/2025).
DOK. Dugaan Penggeledahan oleh KPK di Dinas PUPR Mempawah.
Hingga berita ini diturunkan, KPK maupun instansi terkait belum memberikan pernyataan resmi. Ketidakjelasan ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat, yang menginginkan proses penegakan hukum dilakukan secara terbuka.
BACA JUGA : Publik Soroti Penundaan Proses Hukum Korupsi BP2TD Mempawah.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa penggeledahan ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek-proyek infrastruktur beberapa tahun terakhir di Kabupaten Mempawah. Dugaan keterlibatan pejabat aktif maupun mantan pejabat kembali mencuat ke permukaan.
Sumber menyebutkan bahwa seorang terpidana korupsi asal Mempawah, yang saat ini menjalani hukuman di salah satu Lembaga Pemasyarakatan di Kalimantan Barat, telah diperiksa oleh penyidik KPK sebanyak tiga kali selama dalam tahanan. Pemeriksaan itu diduga kuat berkaitan dengan proyek-proyek yang tengah diusut.
BACA JUGA : Bank Kalbar Terancam Krisis Kepercayaan, Evaluasi Dirut Rokidi Menguat.
Masyarakat Desak Keterbukaan Informasi., Langkah KPK disambut positif oleh masyarakat. Warga menilai tindakan ini sebagai bentuk keseriusan dalam membersihkan birokrasi daerah dari praktik korupsi.
“Kami berharap KPK bertindak tegas dan transparan. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban dari kebijakan yang disusupi kepentingan koruptif,” ujar Budi Santoso, warga Mempawah.
Senada dengan itu, aktivis anti-korupsi lokal, Siti Aminah, menyatakan bahwa ketegasan KPK sangat dinantikan. “Jika benar KPK menggeledah kantor Dinas PUPR, ini merupakan langkah berani. Kami mendukung penuh proses hukum terhadap siapa pun yang terlibat, tanpa pandang jabatan,” tegasnya.
Desakan Keterbukaan dan Akuntabilitas., Ketidakhadiran keterangan resmi dari KPK justru memicu spekulasi publik. Situasi ini tidak hanya mengundang keresahan, tetapi juga memperkuat persepsi negatif terhadap keterbukaan penegakan hukum di daerah.
Langkah KPK jika benar dilakukan, mesti diikuti dengan klarifikasi dan penjelasan menyeluruh kepada publik. Kejelasan informasi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Masyarakat berharap agar KPK segera memberikan keterangan resmi dan menindaklanjuti dugaan korupsi yang telah merugikan pembangunan daerah. “Sudah cukup kami dibohongi oleh janji-janji pembangunan. Sekarang waktunya aparat penegak hukum bersikap tegas,” kata seorang warga lain yang enggan disebutkan namanya.
Komitmen pemberantasan korupsi tidak hanya ditunjukkan melalui aksi, tetapi juga melalui akuntabilitas dan keterbukaan kepada publik. Jika penggeledahan ini benar terjadi, maka masyarakat berhak mengetahui hasilnya.
Pewarta : REDAKSI.