RAJAWALIBORNEO.COM. Pontianak, Kalimantan Barat – Nilai investasi Kalimantan Barat (Kalbar) melampaui target pada 2025. Namun, capaian tersebut belum menghapus sorotan terhadap persoalan mendasar iklim usaha, terutama birokrasi perizinan, kepastian hukum, dan pemerataan manfaat investasi bagi masyarakat.
Data yang disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Session I Sekber Satukata, Kamis (08/10/2026), menunjukkan realisasi investasi Kalbar pada 2025 mencapai Rp51,36 triliun. Angka itu melampaui target awal Rp30,39 triliun.
Sementara itu, realisasi investasi pada semester I 2026 telah mencapai Rp10,6 triliun, dengan target tahunan sekitar Rp21 triliun. Capaian tersebut menjadi modal penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Akan tetapi, besarnya nilai investasi perlu diikuti kualitas kebijakan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ketua Tim Kerja Penanaman Modal Dinas PMPTSP Provinsi Kalbar, Teresia Widi A. Adis, menegaskan bahwa keberhasilan investasi tidak semestinya hanya diukur dari besarnya modal yang masuk.
BACA JUGA: 31 WNA Diamankan di Pontianak, Dugaan Scamming Didalami
“Dengan tercapainya realisasi lebih dari 100 persen ini, pemerintah meminta komitmen pengusaha agar investasi memberikan dampak kepada masyarakat, terutama kesejahteraannya. Pengusaha tidak hanya berinvestasi, tetapi juga harus memberikan kontribusi kepada masyarakat,” ujar Teresia dalam forum bertema “Kolaborasi Publik Mendorong Investasi Inklusif dan Berkelanjutan di Kalbar”.
Pernyataan tersebut menempatkan pemerataan manfaat sebagai persoalan penting di tengah pertumbuhan investasi. Sebab, angka realisasi yang tinggi perlu disertai dampak ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat, termasuk melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan usaha lokal, dan kemitraan yang berkelanjutan.
Meski demikian, besarnya realisasi investasi saja belum cukup untuk menyimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat telah meningkat. Penilaian tersebut membutuhkan data pendukung mengenai penyerapan tenaga kerja, keterlibatan UMKM, serta distribusi manfaat investasi di berbagai wilayah Kalbar.
BACA JUGA: K3 Kalbar Disorot, Alat Berat dan Operator Dipertanyakan
Di sisi lain, praktisi ekonomi Kalbar, Muhammad Fahmi, menilai pemerintah perlu membenahi pelayanan investasi, khususnya bagi Penanaman Modal Asing (PMA).
“Harus ada kepastian hukum dalam regulasi penanaman modal asing. Perkuat pelayanan perizinan dan birokrasi, khususnya untuk PMA. Birokrasi yang rumit menyebabkan pengusaha berpikir dua kali untuk menanamkan modal. Harus ada penjembatan antara pengusaha dan masyarakat,” tegas Fahmi.
Kritik tersebut menyoroti tantangan yang tidak cukup dijawab dengan pencapaian target investasi. Sebaliknya, pemerintah perlu memastikan bahwa proses perizinan berjalan efisien, aturan diterapkan secara konsisten, dan pelaku usaha memperoleh kepastian hukum.
Fahmi juga meminta penyederhanaan prosedur ekspor, impor, serta investasi dari luar negeri. Menurutnya, aturan yang berbelit-belit berpotensi membebani pelaku usaha dan menghambat kelancaran kegiatan ekonomi.
Namun, penyederhanaan birokrasi tetap harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Karena itu, pembenahan pelayanan perlu diarahkan pada prosedur yang transparan, terukur, dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi investor.
Selain persoalan perizinan, Teresia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, masyarakat, dan UMKM. Ia menyebut kemitraan perusahaan besar dengan UMKM perlu ditingkatkan agar pelaku usaha lokal memperoleh kesempatan lebih besar dalam rantai ekonomi investasi.
Pada saat yang sama, Fahmi mendorong pemerintah daerah menyiapkan strategi hilirisasi yang lebih optimal. Menurutnya, penguatan sektor tersebut diperlukan agar proses produksi, distribusi, dan pemasaran dari maupun ke Kalbar berjalan lebih lancar.
Hilirisasi dan kemitraan UMKM dapat menjadi bagian penting dalam memperluas manfaat investasi. Meski begitu, efektivitasnya perlu dinilai melalui pelaksanaan program, keterlibatan usaha lokal, dan hasil ekonomi yang terukur.
Melampauinya target investasi merupakan capaian positif bagi Kalbar. Akan tetapi, pemerintah tetap perlu memastikan bahwa kemudahan berusaha berjalan seiring dengan perlindungan kepentingan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal.
Karena itu, evaluasi iklim investasi sebaiknya tidak berhenti pada perbandingan target dan realisasi. Transparansi perizinan, kepastian hukum bagi PMA, kemitraan UMKM, penyerapan tenaga kerja, serta perkembangan hilirisasi perlu menjadi bagian dari ukuran keberhasilan.
Dengan langkah tersebut, pertumbuhan investasi di Kalbar diharapkan bukan sekadar menghasilkan angka besar, melainkan juga mendorong pemerataan manfaat dan memperkuat daya saing ekonomi daerah.
PEWARTA: FPK.
EDITOR: REDAKSI.
