Rajawaliborneo.com. Pontianak, Kalimantan Barat – Sebuah foto yang tersebar luas di media sosial memicu gejolak opini publik Kalimantan Barat, Senin (16/06/2025).
Dalam foto tersebut, terlihat Arif Rinaldy, anggota DPRD Kalbar dari Partai Golkar sekaligus putra sulung Gubernur Kalbar Ria Norsan, sedang duduk bersama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, dan Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad.
BACA JUGA: Korupsi Jalan Mempawah, Dinasti Terancam Runtuh.
Foto itu menjadi viral, bukan karena momen kebetulan, melainkan karena diambil di tengah sorotan publik terhadap kasus korupsi besar yang saat ini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Mempawah—kasus yang diduga kuat menyeret nama-nama dari keluarga inti Gubernur Kalbar.
BACA JUGA: Aktivis Kalbar Desak KPK Bongkar Proyek Rp75 Miliar Mempawah.
Dugaan Lobi Politik dan Manuver Penyelamatan Menguat., Publik menduga bahwa pertemuan tersebut bukanlah pertemuan biasa. Foto itu dianggap sebagai bagian dari upaya manuver politik untuk mengintervensi penegakan hukum oleh KPK, terutama dalam kasus peningkatan jalan oleh Dinas PUPR Mempawah serta korupsi proyek BP2TD, yang telah menyeret sejumlah nama penting, termasuk Ria Mulyadi, adik kandung Gubernur Kalbar dan mantan Ketua DPRD Mempawah.
Spekulasi mengenai adanya lobi kekuasaan pun menguat. Arif Rinaldy, yang kerap disebut sebagai simbol dari politik dinasti Kalbar, dituding sedang mencoba merapat ke lingkaran elite nasional sebagai langkah “penyelamatan dinasti”. Dugaan itu tidak lepas dari fakta bahwa hampir seluruh proyek strategis dan jabatan politik di Mempawah dikendalikan oleh orang-orang dekat keluarga Norsan.
BACA JUGA: KPK Diminta Selidiki Proyek SPAM Kijing.
Korupsi Terstruktur: Politik Dinasti yang Menggurita., Publik telah lama mencurigai bahwa berbagai proyek infrastruktur di Kabupaten Mempawah mulai dari proyek jalan, pengadaan alat berat, hingga pembangunan kawasan tertentu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan keluarga penguasa.
Skema proyek siluman dan penunjukan langsung tanpa proses lelang terbuka sudah menjadi praktik yang dianggap lazim. Kini, melalui penyidikan KPK, terkuak bahwa korupsi tersebut tidak dijalankan oleh individu, melainkan melalui jejaring keluarga yang terorganisir secara sistematis.
BACA JUGA: Korupsi Jalan Mempawah, Dinasti Terancam Runtuh.
“Ini bukan lagi korupsi biasa. Ini adalah korupsi sistemik yang dijalankan lewat struktur kekuasaan keluarga,” ujar seorang aktivis antikorupsi Kalbar yang enggan disebutkan namanya.
Pemerintahan Kalbar Nyaris Lumpuh, Gubernur Diduga Sibuk Selamatkan Dinasti, Lebih dari seratus hari terakhir, roda pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat berjalan tanpa arah yang jelas. Gubernur Ria Norsan dilaporkan lebih sering berada di Jakarta, bukan untuk urusan pemerintahan daerah, melainkan disebut-sebut sedang mengatur strategi penyelamatan hukum untuk keluarganya.
BACA JUGA: KPK Diduga Geledah Kantor PUPR Mempawah, Publik Desak Transparansi.
Akibatnya, banyak agenda pembangunan yang tertunda. Rapat-rapat penting dibatalkan secara sepihak, dan interaksi langsung antara kepala daerah dan masyarakat menjadi sangat jarang. Saat ini, Wakil Gubernur secara praktis menjalankan kendali pemerintahan, sementara Gubernur lebih aktif di lingkar kekuasaan pusat.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan terjadinya krisis tata kelola daerah. Pemerintahan seolah abai terhadap kepentingan rakyat demi menyelamatkan kelompok keluarga.
BACA JUGA: Aliansi Desak KPK Usut Tuntas Korupsi Mempawah.
Media Dibungkam, Ormas Digerakkan: Demokrasi Lokal dalam Ancaman., Hasil investigasi internal media kami mengungkap adanya dugaan kuat bahwa upaya membungkam suara kritis kini dijalankan secara sistematis.
Beberapa jurnalis lokal mengaku mendapat kunjungan dari orang-orang yang mengklaim sebagai “utusan pemerintah”, yang menawarkan kerja sama media dengan syarat tidak lagi memberitakan kasus korupsi Mempawah.
BACA JUGA: Aksi FASI di KPK, Soroti Korupsi Turun-Temurun Mempawah.
Tak hanya itu, sejumlah organisasi masyarakat mulai digerakkan sebagai alat tekanan untuk membungkam suara aktivis, mahasiswa, LSM, hingga wartawan investigatif yang vokal. Banyak dari mereka kini merasa terintimidasi dan diawasi.
“Mereka tidak hanya membungkam suara, tapi juga mencoba membunuh nalar publik,” ungkap seorang wartawan lokal kepada redaksi.
Desakan Publik: KPK Harus Bertindak Tegas, Jangan Tunduk pada Lobi Politik., Saat ini, masyarakat Kalbar menaruh harapan besar pada KPK. Publik mendesak agar KPK menjalankan tugasnya secara tegas dan profesional, tanpa pandang bulu, tanpa tunduk pada tekanan politik.
“Jika KPK gagal menuntaskan kasus ini secara tuntas, maka yang runtuh bukan hanya satu lembaga, tapi juga kepercayaan rakyat terhadap penegakan hukum,” ujar salah satu tokoh masyarakat Kalbar.
Langkah konkret seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan aset, hingga penahanan terhadap semua pihak yang terlibat, dinilai sangat mendesak untuk dilakukan.
Kasus korupsi yang mencuat di Mempawah bukan sekadar persoalan hukum, melainkan ujian besar bagi demokrasi lokal. Apakah kekuasaan masih dijalankan atas dasar amanat rakyat? Ataukah telah dikuasai oleh jaringan keluarga dan elit politik yang korup?
Kalbar kini berada di persimpangan jalan. Rakyat sudah menyuarakan sikapnya. Kini, giliran KPK membuktikan keberaniannya.
Editor : Syafarudin Delvin.