RAJAWALIBORNEO.COM. Mempawah, Kalimantan Barat – Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat belum benar-benar padam. Di tengah luasnya wilayah terbakar dan sulitnya medan gambut, bantuan dari Jepang kini masuk melalui Terminal Kijing, Mempawah. Sabtu,(12/09/2026).
Kapal militer Jepang bersandar di Dermaga Pelabuhan Terminal Kijing, Desa Sungai Kunyit Laut, Kecamatan Sungai Kunyit, Kamis, 10 September 2026.
Bukan sekadar membawa personel, kapal tersebut mengangkut tiga helikopter, 20 kendaraan berupa jeep dan truk, serta tiga unit alat berat untuk mendukung operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana.
BACA JUGA: KPK Pastikan Kasus DAK Mempawah Berlanjut
Kedatangan armada itu disambut jajaran TNI, Polri, pemerintah daerah, otoritas pelabuhan, dan instansi terkait. Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan bahkan turun langsung memeriksa kapal dan perlengkapan yang dibawa.
Di balik kedatangan bantuan tersebut, terdapat persoalan besar yang belum selesai. Krisantus mengungkapkan luas lahan terbakar di Kalbar mencapai sekitar 38.000 hektare. Penanganan, kata dia, baru mencapai sekitar 76 persen. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 24 persen area yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
“Masih 24 persen yang masih ada api, mesti kita padamkan bersama-sama,” ujarnya.
BACA JUGA: LAKSRI Kalbar dan IWO Sambas Ucapkan Selamat HUT ke-68 Kodam XII/Tanjungpura
Angka tersebut sekaligus menunjukkan bahwa persoalan karhutla tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan pemadaman konvensional. Terlebih, sebagian wilayah terdampak berada di kawasan gambut.
Krisantus menegaskan karakter gambut membuat penanganan karhutla Kalbar jauh lebih rumit. Api dapat merambat di bawah permukaan tanah sehingga titik kebakaran tidak selalu mudah dikenali dari atas.
“Indonesia memiliki karakteristik lahan yang unik, terutama di Kalimantan Barat. Lahan gambut, apinya berjalan dari bawah dan sulit untuk dipadamkan,” kata Krisantus.
Karena itu, bantuan tiga helikopter, kendaraan operasional, dan alat berat diharapkan mampu menjangkau wilayah yang sulit ditangani dari darat.
Namun, persoalan tidak berhenti pada medan. Ketersediaan air justru menjadi kendala berikutnya.
Di sejumlah wilayah, debit sungai mengalami penyusutan. Bahkan, air laut disebut masuk ke aliran sungai sehingga air menjadi asin dan tidak ideal untuk mendukung kebutuhan pemadaman.
“Air untuk memadamkan api kita sangat kekurangan. Air sungai surut dan air laut masuk ke sungai, bercampur sehingga mengakibatkan air menjadi asin,” jelas Krisantus.
BACA JUGA: Jejak Korupsi Jalan Mempawah Terbuka, KPK Bidik Peran Ria Norsan
Situasi tersebut membuat operasi pemadaman membutuhkan strategi berbeda. Pemerintah pun tidak ingin bantuan internasional yang sudah tiba bergerak tanpa sasaran yang jelas.
Karena itu, lokasi operasi akan ditentukan melalui koordinasi dengan BNPB, TNI, dan Polri. Data titik api yang telah terdeteksi aparat akan menjadi rujukan untuk menentukan wilayah prioritas.
“Untuk lokasi pemadaman titik api, kita akan berkoordinasi dengan BNPB, TNI dan Polri karena mereka sudah mengetahui titik api yang terdeteksi masih ada,” tutur Krisantus.
Masuknya bantuan Jepang juga memperlihatkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kekuatan lintas sektor. Pemerintah daerah tidak hanya berhadapan dengan persoalan teknis pemadaman, tetapi juga harus mengerahkan sumber daya, data, personel, dan peralatan dalam waktu bersamaan.
Krisantus menyebut persoalan karhutla Kalbar telah menjadi perhatian pemerintah pusat. Ia mengaku mengikuti rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta pemerintah pusat untuk membahas langkah penanganannya.
Akan tetapi, pemerintah tidak ingin seluruh beban tersebut ditanggung negara.
Krisantus secara terbuka meminta perusahaan pemegang HGU ikut bertanggung jawab. Menurutnya, perusahaan harus terlibat dalam pencegahan sekaligus penanganan karhutla di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
“Kita juga berharap kepada para pelaku usaha, pemilik HGU, untuk dapat membantu pemerintah. Karena sanksinya sudah jelas, bagi pemilik HGU yang tidak peduli akan kita cabut izinnya,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa penanganan karhutla bukan semata-mata urusan pemerintah. Perusahaan pemegang konsesi juga dituntut tidak berpangku tangan ketika kebakaran terjadi.
Pada akhirnya, armada Jepang kini menjadi tambahan kekuatan di tengah situasi karhutla yang masih menyisakan pekerjaan besar. Setelah penyambutan, koordinasi dilakukan antara pemerintah daerah, komandan kapal Jepang, otoritas pelabuhan, TNI, Polri, dan instansi terkait.
Tiga helikopter, 20 kendaraan, serta tiga alat berat pun disiapkan untuk mendukung operasi. Tantangannya jelas: menemukan titik api, menembus medan sulit, mengatasi keterbatasan air, dan memastikan wilayah yang telah dipadamkan tidak kembali terbakar.
PEWARTA: FPK.
EDITOR: REDAKSI.
