RAJAWALIBORNEO.COM. Pontianak, Kalimantan Barat – Ketua LSM LAKSRI (Laskar Anti Korupsi Sawerigading Republik Indonesia) Kalimantan Barat, Revie Achary SJ, menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto, atas komitmen dan ketegasannya dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.
Menurut Revie, langkah pemerintah menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dinilai sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi kepentingan masyarakat.
BACA JUGA: Kodim 1207 Pontianak Gelar Nobar Meriah, Brasil Menang 2-1
“Kami mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto yang terus memperkuat agenda pemberantasan korupsi. Negara tidak boleh kalah oleh koruptor dan tidak boleh memberikan ruang bagi siapa pun yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok,” ujar Revie.
Lebih lanjut, Revie menegaskan bahwa korupsi bukan hanya merupakan pelanggaran hukum. Sebaliknya, tindak pidana tersebut telah merampas hak-hak masyarakat, menghambat pembangunan, memperlebar kesenjangan sosial, serta mengancam masa depan bangsa.
Oleh sebab itu, pemberantasan korupsi harus dilaksanakan secara konsisten, profesional, dan berkeadilan. Selain itu, proses penegakan hukum juga harus berjalan tanpa pandang bulu, tanpa tebang pilih, serta bebas dari segala bentuk intervensi.
BACA JUGA: Coffee Morning Kesultanan Pontianak Bahas Persoalan Daerah
LSM LAKSRI Kalimantan Barat menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh aparat penegak hukum dalam mengusut setiap dugaan tindak pidana korupsi hingga tuntas. Dengan demikian, siapa pun yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Revie menekankan bahwa jabatan, kekuasaan, kedekatan politik, maupun pengaruh ekonomi tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari proses hukum.
Di sisi lain, LAKSRI Kalimantan Barat berharap semangat pemberantasan korupsi yang terus diperkuat pemerintah dapat menjangkau seluruh daerah di Indonesia. Oleh karena itu, setiap dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara perlu ditangani secara profesional, transparan, dan akuntabel guna menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Sebagai organisasi masyarakat yang berkomitmen terhadap gerakan antikorupsi, LSM LAKSRI Kalimantan Barat menegaskan akan terus mengawal, mengawasi, serta mendukung berbagai upaya pemberantasan korupsi.
“Mari kita bersatu menyatakan tidak ada toleransi terhadap korupsi. Indonesia yang kuat hanya dapat dibangun melalui pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi,” tutup Revie.
PEWARTA: FPK.
EDITOR: REDAKSI.
