RAJAWALIBORNEO.COM. Muratara, Sumatera Selatan – Dugaan penyimpangan dana bantuan bencana kembali mencuat di Kabupaten Musi Rawas Utara. Kali ini, sorotan tertuju pada mekanisme penyaluran bantuan yang dinilai tidak transparan dan berpotensi merugikan masyarakat terdampak. Kamis, (19/02/2026).
Berdasarkan keterangan sejumlah penerima, bantuan yang seharusnya diberikan dalam bentuk uang tunai justru direalisasikan dalam bentuk barang bangunan. Namun demikian, warga mengaku tidak pernah menerima penjelasan rinci mengenai nilai pembelian material tersebut.
Selain itu, rekening penerima disebut dikelola oleh pihak dinas. Akibatnya, masyarakat tidak mengetahui total dana yang dicairkan maupun sisa anggaran yang tersedia.
BACA JUGA: Ketua DPD IWOI Muratara Peringati HPN ke-80 dan HUT IWOI
“Anggarannya disebut Rp60 juta, tetapi material yang datang sangat minim. Jumlahnya bisa dihitung,” ungkap salah satu pekerja di lokasi pembangunan.
Lebih lanjut, muncul informasi bahwa warga bahkan dikenakan biaya pembongkaran material. Jika benar, praktik tersebut dinilai menambah beban penerima bantuan yang seharusnya dipulihkan dari dampak bencana.
BACA JUGA: Audit Dugaan Korupsi Pengadaan APAR di Muratara Tunggu Hasil Inspektorat
Ketua DPD IWOI Muratara, Mika Herlina, menilai kondisi ini tidak wajar. “Kami menduga ada praktik yang tidak transparan dalam penyaluran bantuan. Oleh sebab itu, persoalan ini harus diusut tuntas,” tegasnya.
Sementara itu, Supriadi selaku Ketua LSM KCBI menyebut adanya indikasi penyimpangan anggaran dalam jumlah ratusan juta rupiah. Ia meminta aparat penegak hukum dan inspektorat daerah segera melakukan audit menyeluruh.
Dengan demikian, polemik ini tidak hanya menyangkut selisih nilai bantuan, tetapi juga menyangkut tata kelola keuangan daerah. Apabila ditemukan pelanggaran, maka pihak terkait dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga saat ini, BPBD Kabupaten Musi Rawas Utara belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan tersebut. Publik pun menunggu klarifikasi terbuka guna memastikan bantuan bencana benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
Pewarta: JUN.
Editor: Redaksi.
