RAJAWALIBORNEO.COM. Sambas, Kalimantan Barat – Workshop Tata Kelola Pertambangan Rakyat Kabupaten Sambas digagas oleh Sambas Governance Watch (SGW). Kegiatan ini menjadi langkah awal membangun kebijakan daerah dalam penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Acara berlangsung pada Selasa, 14 Oktober 2025, di Aula Kantor Inspektorat Sambas.
BACA JUGA: Markal Diduga Aniaya Ibu Lansia di Sambas.
Koordinator SGW, Uray Guntur Saputra, S.E., menegaskan bahwa pengaturan WPR tidak semata berkaitan dengan aktivitas tambang, melainkan juga merupakan upaya menghadirkan keadilan ekonomi bagi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan daerah.
“Workshop ini kami gagas sebagai langkah awal menyatukan pandangan seluruh pemangku kepentingan. Pertambangan rakyat memiliki potensi besar terhadap peningkatan PAD dan penciptaan lapangan kerja, namun harus dijalankan dengan prinsip tertib, aman, dan berkelanjutan,” ujar Uray.
BACA JUGA: Judi Tembak Ikan Marak di Singkawang dan Sambas Diduga Dilindungi.
Apresiasi untuk Pemerintah Daerah dan DPRD., dalam kesempatan tersebut, Uray menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah, DPRD Kabupaten Sambas, serta Kepolisian Republik Indonesia yang telah hadir dan berpartisipasi aktif dalam diskusi. Ia menilai, keterlibatan para pemegang kebijakan menjadi bagian penting dalam memperkuat arah kebijakan tata kelola pertambangan rakyat di tingkat daerah.
“Kami sangat menghargai peran dan perhatian Pemda melalui OPD teknis, serta Ketua Komisi II dan Komisi IV DPRD Kabupaten Sambas yang secara terbuka menyampaikan pandangan mereka. Hal ini menunjukkan komitmen bersama untuk memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan,” ungkapnya.
BACA JUGA: Tim IWOI Sambas Soroti Keberadaan Somel Ilegal di Desa Sebubus.
Selain itu, Uray juga memberikan apresiasi kepada Dr. Fakhmi, M.Si. dari Balitbangda Provinsi Kalimantan Barat selaku narasumber utama yang telah menyampaikan pandangan komprehensif mengenai arah kebijakan dan strategi pengembangan WPR di tingkat provinsi.
Ia berharap hasil workshop tersebut dapat menjadi pijakan awal bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sambas dalam menindaklanjuti kebijakan penetapan WPR secara konkret.
“Kami berharap tindak lanjut dari kegiatan ini segera diwujudkan dalam bentuk kebijakan nyata yang memberikan kepastian hukum, memberdayakan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan. WPR yang tertib dan berkelanjutan akan membawa manfaat besar bagi kesejahteraan rakyat,” tegas Uray.
Menutup kegiatan, Uray juga menyampaikan dukungan penuh kepada aparat kepolisian dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Sitkamtibmas) selama proses penataan pertambangan rakyat di Kabupaten Sambas.
“Kami mendukung penuh upaya Polri dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif demi keberlangsungan kegiatan pertambangan rakyat yang tertib,” tutupnya.
Pewarta : Revie.
Editor : Syafarudin Delvin.
