RAJAWALIBORNEO.COM. Pontianak, Kalimantan Barat – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Kalimantan Barat menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat, pada Selasa, 1 Juli 2025.
Aksi tersebut dilakukan untuk menyuarakan keprihatinan dan kekecewaan terhadap berbagai persoalan serius yang terjadi di tubuh PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar).
BACA JUGA: Tiga Eks Pejabat Bank Kalbar Serahkan Diri ke Kejati.
Dengan membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan moral, para demonstran mendesak Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, untuk segera melakukan pembenahan struktural dan manajerial di Bank Kalbar. Mereka juga menuntut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera melakukan audit menyeluruh terhadap bank milik pemerintah daerah tersebut.
Dalam orasinya, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan dan data yang telah dikantongi, diduga telah terjadi kebocoran dana di empat kantor cabang Bank Kalbar, dengan total kerugian mencapai Rp27,3 miliar.
BACA JUGA: Dirut Bank Kalbar Mundur, Publik Curiga Ada Rekayasa.
“Kasus ini bukan hanya sekadar kesalahan operasional, tetapi mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan manajemen risiko internal yang dijalankan oleh pihak Bank Kalbar. Kami menilai, kebocoran dana ini terjadi karena buruknya kontrol internal dan tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian sebagaimana mestinya,” tegas Korlap dalam pernyataannya di hadapan awak media.
BACA JUGA: Bank Kalbar Ditinggal Dirut, di Tengah Sorotan Kasus Internal.
Ia merinci, dugaan pembobolan dana tersebut terjadi di Kalimantan Barat, yaitu;
1. Kantor Cabang Pembantu Karangan, Kabupaten Landak – Rp17 miliar
2. Kantor Cabang Singkawang, Kota Singkawang – Rp6 miliar
3. Kantor Cabang Pemangkat, Kabupaten Sambas – Rp4,2 miliar
4. Kantor Cabang Bengkayang – Rp100 juta
Menurutnya, kasus-kasus ini menjadi indikator nyata bahwa sistem pengendalian internal di Bank Kalbar tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ia juga mempertanyakan kinerja dan tanggung jawab jajaran direksi serta komisaris dalam menjamin keamanan dana nasabah.
BACA JUGA: Bank Kalbar Terancam Krisis Kepercayaan, Evaluasi Dirut Rokidi Menguat.
“Jika pengawasan internal tidak segera dibenahi, maka kebocoran semacam ini berpotensi terus berulang. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan daerah seperti Bank Kalbar akan runtuh jika tidak segera dilakukan langkah konkret dan transparan,” ujarnya.
Lebih lanjut, aliansi tersebut mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sebagai pemegang saham pengendali, bersama OJK, untuk turun tangan secara langsung. Mereka meminta dilakukan audit investigatif terhadap sistem pengelolaan, tata kelola manajemen risiko, serta pertanggungjawaban terhadap pihak-pihak yang diduga lalai atau terlibat dalam pembobolan dana.
BACA JUGA: Bank Kalbar Predikat Baik, Keamanan Buruk?.
“Kami ingin Bank Kalbar dibersihkan dari praktik-praktik yang merugikan publik. Siapa pun yang terlibat harus diperiksa secara terbuka dan diberikan sanksi tegas sesuai hukum yang berlaku,” kata Korlap menutup orasinya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen Bank Kalbar maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan dan data yang disampaikan oleh massa aksi.
Sementara itu, pihak OJK Regional Kalimantan menyatakan masih menunggu laporan lengkap dari manajemen Bank Kalbar dan belum dapat memberikan komentar lebih lanjut.
Pewarta : FPK.
Syafarudin Delvin.
