Rajawaliborneo.com. Pontianak, Kalimantan Barat – Kasus dugaan korupsi raksasa di Dinas PUPR Kabupaten Mempawah menuai sorotan tajam dari masyarakat sipil. Senin, (08/06/2025).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak bermain mata dan segera membuka tabir kebenaran di balik kasus yang dinilai penuh kejanggalan.
BACA JUGA: KPK Diminta Selidiki Proyek SPAM Kijing.
Tiga tersangka telah diumumkan. Namun, publik mempertanyakan mengapa otak utama belum tersentuh. Sejumlah aktivis dan pegiat antikorupsi di Kalimantan Barat mendesak KPK untuk bersikap transparan dan tidak tunduk pada tekanan kekuasaan.
“KPK jangan jadi penonton. Ini saatnya mereka membuktikan bahwa masih berdiri di pihak rakyat,” tegas Fahrul Alamsyah, aktivis antikorupsi Kalbar, saat dihubungi, Minggu (08/06/2025).
BACA JUGA: Aliansi Desak KPK Usut Tuntas Korupsi Mempawah.
Menurutnya, penetapan tiga tersangka yang terdiri dari dua pejabat dan satu pihak swasta justru menimbulkan kecurigaan baru. Identitas ketiganya belum juga diumumkan secara resmi ke publik.
“Ini sangat tidak lazim. Dalam banyak kasus, KPK biasanya langsung mengumumkan nama-nama tersangka pasca OTT atau penggeledahan besar. Tapi sekarang justru sebaliknya ada kesan pengaburan fakta,” ujarnya.
BACA JUGA: KPK Sita Aset Mewah Terkait Dugaan Korupsi Akuisisi PT JN
Fahrul menilai, upaya menutupi identitas tersangka bisa menjadi bentuk “pemotongan rantai bukti”. Ia menduga ada skenario untuk membatasi ruang penyidikan, sehingga pelaku utama tidak tersentuh.
Sementara itu, investigasi masyarakat sipil menemukan bahwa seorang saksi kunci, yang diduga mengetahui seluruh jalur suap dan aliansi politik dalam proyek jalan senilai Rp75 miliar, belum pernah dipanggil. Bahkan, namanya tidak tercantum dari 34 saksi yang telah diperiksa.
BACA JUGA: KPK Bongkar Aliran Dana Proyek BP2TD.
“Saksi kunci itu pernah menjabat sebagai pengendali teknis proyek dan diketahui memiliki kedekatan dengan bupati saat itu. Ia memegang banyak rahasia, tapi justru tak dipanggil. Ada apa?” tutur salah satu jurnalis investigatif lokal yang enggan disebutkan namanya karena alasan keamanan.
Tekanan terhadap media juga dilaporkan semakin kuat. Sejumlah jurnalis mengaku mendapatkan intimidasi terselubung melalui pendekatan kemitraan dan permintaan menghentikan pemberitaan.
BACA JUGA: KPK Diduga Geledah Kantor PUPR Mempawah, Publik Desak Transparansi.
“Saya pribadi pernah ditelepon seseorang yang mengaku dari pihak keluarga pejabat. Intinya, diminta jangan memperkeruh suasana dan menjaga nama baik daerah,” ujar seorang redaktur media lokal.
Fakta lain yang terungkap dari investigasi masyarakat sipil menunjukkan bahwa proyek jalan Sekabuk–Sei Sederam dan Sebukit Rama–Sei Sederam tahun 2015 hanya merupakan pintu masuk dari pola pembagian proyek secara sistematis.
BACA JUGA: Proyek Jalan Mempawah Diusut KPK Telusuri Aliran Dana.
“Kalau kasus ini dibongkar sampai ke akarnya, akan melibatkan lebih dari satu kepala dinas. Bahkan bisa menyeret ruang kerja bupati saat itu,” ungkap seorang pengusaha rekanan proyek yang kini bersedia bersaksi secara tertutup.
Gerakan sipil dan media independen kini membentuk aliansi untuk mengawal kasus ini. Mereka menyerukan agar KPK tidak tunduk pada kekuasaan dan menyelamatkan kredibilitasnya sebagai lembaga pemberantas korupsi.
“Kami menuntut KPK untuk, satu, membuka identitas tiga tersangka; dua, memanggil saksi kunci; tiga, melindungi jurnalis dan aktivis yang membongkar kasus ini; dan empat, mengusut pejabat tingkat tinggi yang diduga terlibat,” tegas Fahrul.
Menurutnya, skandal ini bukan lagi soal korupsi biasa. Ini adalah potret kelam bagaimana kekuasaan lokal, uang haram, dan pembungkaman media bekerja bersama untuk membungkam kebenaran.
“Jika KPK gagal dalam kasus ini, maka rakyat akan mencatat: KPK telah kalah oleh mafia anggaran. Dan bila itu terjadi, rakyat sendiri yang akan turun tangan,” pungkasnya. (**).
Editor : Syafarudin Delvin.