Rajawaliborneo.com. Muratara, Sumatera Selatan – Pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Salahudin, ST., mendapat sorotan publik setelah ia menanggapi kerusakan pada Jembatan Sungai Awi di Kecamatan Rawas Ulu. Rabu,(30/04/2025).
Pernyataan itu muncul tak lama setelah salah satu media lokal menyoroti kondisi jembatan yang mulai mengalami kerusakan, meskipun pembangunan jembatan tersebut baru selesai pada akhir 2024.
Dalam keterangan pers pada Rabu (30/4/2025), Salahudin menjelaskan bahwa kerusakan hanya terjadi pada bagian pekerjaan minor dan tidak memengaruhi struktur utama jembatan. Ia memastikan bahwa pihak penyedia, CV Annisa Bersinar Sejahtera, akan segera melakukan perbaikan karena proyek tersebut masih berada dalam masa pemeliharaan hingga Juni 2025.
Namun, pernyataan tersebut menimbulkan kegaduhan di kalangan insan pers lokal. Sejumlah jurnalis menilai gaya komunikasi dan arah narasi yang disampaikan Salahudin terkesan menyudutkan media yang pertama kali mengangkat isu tersebut. Mereka khawatir pernyataan itu dapat memicu ketegangan dan perpecahan di antara sesama wartawan.
“Kami menyoroti substansi dari pernyataan Plt Kadis PUPR, bukan soal siapa yang pertama memberitakan,” ujar Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO-I) Muratara, Mika Herlina.
“Tapi ketika komentar seolah diarahkan kepada media tertentu, itu justru bisa memecah soliditas kawan-kawan jurnalis.”
Mika menegaskan bahwa wartawan menjalankan tugas berdasarkan fungsi kontrol demi kepentingan publik. Ia menolak anggapan bahwa wartawan bekerja atas pesanan.
“Kami bekerja secara independen, bukan pesanan. Jadi jika ada temuan di lapangan, itu adalah bentuk tanggung jawab terhadap publik,” tegasnya.
Beberapa media juga meminta agar instansi pemerintah, termasuk Dinas PUPR, fokus pada substansi permasalahan ketimbang membangun narasi yang dapat memicu konflik horizontal di kalangan jurnalis. Mereka mendesak agar perbaikan jembatan segera dilakukan, mengingat anggaran pembangunan yang mencapai lebih dari Rp5,9 miliar bersumber dari APBD Muratara tahun 2024.
Masyarakat pun menanti langkah konkret pemerintah dalam memperbaiki dan mengevaluasi proyek tersebut. Kritik dan masukan dari media seharusnya menjadi bahan introspeksi, bukan malah menjadi pemicu ketegangan antarpewarta.
Pewarta : JUN.
Editor : Syafarudin Delvin.
