Rajawaliborneo.com. Jakarta – Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Lasarus, S.Sos., M.Si., melakukan pertemuan resmi dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan Jakarta.
Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis nasional, dengan fokus utama pada pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan pangan, serta optimalisasi pengelolaan anggaran negara. Kamis, (18/04/2025).
DOK. Komisi V DPR RI dan Presiden Bahas Pembangunan Nasional, Infrastruktur Jadi Fokus Utama.
Lasarus menyampaikan bahwa Presiden Prabowo merespons secara serius berbagai masukan dan laporan Komisi V. Diskusi berlangsung secara konstruktif dan menunjukkan perhatian besar terhadap tantangan aktual sektor infrastruktur.
BACA JUGA: Syahrial Lubis Gowes Muratara-Jakarta Tunaikan Nazar Kemenangan Prabowo-Gibran.
Isu pembahasan pertama dalam pertemuan adalah preservasi atau pemeliharaan jalan nasional. Lasarus menyatakan bahwa kemantapan jalan nasional saat ini telah mencapai lebih dari 90 persen. Namun, tantangan justru muncul dari jalan-jalan daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, yang masih jauh dari kondisi ideal.
“Jalan kabupaten baru sekitar 40 persen yang mantap, sementara jalan provinsi sekitar 60 persen. Presiden langsung merespons dan memerintahkan agar ada perhatian khusus terhadap jalan daerah melalui skema Inpres Jalan Daerah,” jelas Lasarus.
Program Inpres Daerah diharapkan percepat penanganan jalan rusak didaerah, selama ini belum maksimal didukung APBN. Ketahanan Pangan bendungan dan Irigasi Jadi Prioritas., Selain infrastruktur jalan, Komisi V juga menekankan pentingnya penyelesaian proyek-proyek ketahanan pangan, khususnya pembangunan bendungan dan jaringan irigasi.
BACA JUGA: Kejaksaan Agung Geledah Tiga Lokasi, Tiga Hakim Jadi Tersangka Suap.
“Banyak bendungan yang dibangun, tetapi belum dilengkapi jaringan irigasi primer dan sekunder. Presiden perintahkan irigasi segera diselesaikan,” ujar Lasarus.
Lebih lanjut, Komisi V mendorong pengembangan irigasi sederhana untuk lahan pertanian tadah hujan yang dapat dilaksanakan langsung masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu memperluas lahan produktif dan meningkatkan produksi pangan nasional. Program Perumahan 3 Juta Unit, Penegakan Regulasi Pengembang., Komisi V juga menyoroti perkembangan program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Lasarus menegaskan pentingnya penegakan regulasi terhadap pengembang yang terlibat.
BACA JUGA: Kejari Jakpus Tangani Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa, Seret Petinggi Kominfo.
“Dalam Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pengembang yang membangun satu rumah mewah wajib membangun tiga rumah sederhana. Ini harus ditegakkan agar target tiga juta rumah bisa tercapai,” tegasnya.
Hal ini juga mencakup kewajiban penyediaan hunian terjangkau dalam pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Transportasi dan Penanganan ODOL.,Persoalan Over Dimension and Over Load (ODOL) turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Lasarus mengungkapkan bahwa Presiden memerintahkan agar kebijakan penanganan ODOL ditegakkan secara konsisten.
“ODOL ini menyebabkan kerusakan jalan yang parah. Presiden setuju bahwa ini harus diselesaikan segera karena jalan-jalan kita tidak lagi mampu menampung beban berlebih dari kendaraan-kendaraan yang ada,” katanya.
Komisi V juga menyampaikan sejumlah kendala pelaksanaan kebijakan ODOL di lapangan, yang akan dibahas lebih lanjut bersama kementerian teknis terkait.
Penyelesaian Proyek Perbatasan dan Evaluasi Regulasi., Selain membahas proyek-proyek baru, pertemuan ini juga mengevaluasi pembangunan jalan paralel perbatasan, khususnya di wilayah Kalimantan dan Papua, yang belum sepenuhnya tuntas dari periode pemerintahan sebelumnya.
Presiden menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan proyek-proyek tersebut demi meningkatkan konektivitas dan keamanan wilayah perbatasan negara.
Lasarus mengatakan bahwa hasil diskusi akan ditindaklanjuti melalui perubahan regulasi dan kebijakan baru. Beberapa kebijakan akan langsung dieksekusi melalui Instruksi Presiden (Inpres), seperti pembangunan jalan daerah, irigasi, dan perumahan.
IKN dan Giant Sea Wall Belum Dibahas., Menanggapi pertanyaan mengenai Ibu Kota Nusantara (IKN) dan proyek Giant Sea Wall, Lasarus menjelaskan bahwa kedua isu tersebut tidak dibahas dalam pertemuan kali ini.
“IKN sekarang sudah bukan mitra kerja Komisi V, melainkan Komisi II. Anggarannya pun sudah dialihkan sepenuhnya. Giant Sea Wall juga belum kami bahas karena belum ada penyampaian resmi dari Kementerian PUPR kepada Komisi V,” tuturnya.
Pertemuan antara Komisi V DPR RI dan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keseriusan pemerintah dan legislatif dalam memperkuat sinergi demi pembangunan nasional yang merata dan berkelanjutan. Komisi V menegaskan bahwa langkah konkret akan segera diambil, baik melalui regulasi baru maupun kebijakan langsung, guna menjawab kebutuhan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat.
Pewarta :REDAKSI.
