RAJAWALIBORNEO.COM. Sambas, Kalimantan Barat – Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Sambas kembali menjadi sorotan publik. Dua isu besar muncul terkait bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diterima puluhan ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
BACA JUGA: LAKSRI Desak Penindakan Tambang Ilegal di Sambas.
Ketua Lembaga Anti Korupsi Sosial Rakyat Indonesia (LAKSRI) Kalimantan Barat, Revie Achary, menjelaskan bahwa penyaluran tiga jenis bansos tersebut kini menghadapi tantangan baru. Salah satunya adalah kebijakan pemasangan stiker bertuliskan “Penerima Bansos” di depan rumah penerima bantuan.
Menurut Revie, kebijakan ini menimbulkan dilema di kalangan warga. “Fenomena dua pilihan ini cukup berat. Banyak penerima yang memilih mundur dari daftar karena tidak ingin rumahnya ditempeli stiker penerima bansos,” tegasnya saat ditemui di salah satu kedai kopi di Terminal Sambas, Kamis (14/11/2025).
BACA JUGA: Markal Diduga Aniaya Ibu Lansia di Sambas.
Revie mengungkapkan, sejumlah desa di Kabupaten Sambas telah mulai menerapkan pemasangan stiker tersebut. Akibatnya, puluhan KPM secara sukarela mengundurkan diri dari program bantuan. Mereka beralasan kondisi ekonomi keluarga sudah lebih baik dan merasa tidak lagi pantas menerima bantuan pemerintah.
“Banyak warga yang menyatakan bahwa mereka sudah mandiri. Mereka tidak ingin disebut sebagai penerima bansos karena merasa mampu secara ekonomi,” ujarnya.
BACA JUGA: Workshop Tata Kelola Tambang Rakyat Bahas Penetapan WPR Sambas.
Berdasarkan hasil kajian dan investigasi Tim LAKSRI di hampir seluruh desa di Kabupaten Sambas, ditemukan adanya ketimpangan dalam distribusi bantuan. Revie menyebut, sejumlah warga miskin justru tidak menerima bantuan, sedangkan warga yang tergolong mampu tetap mendapatkan bansos secara rutin.
“Kami mendengar keluhan seperti, ‘Kami yang miskin justru tidak menerima, sementara tetangga yang lebih kaya terus mendapat bantuan,’” terang Revie.
Revie menilai, pemasangan stiker penerima bansos sebenarnya dapat menjadi bentuk kesadaran sosial yang baik, asalkan dilakukan dengan tujuan memperbaiki pendataan. “Stiker penerima bansos diharapkan menjadi pengingat agar bantuan tepat sasaran, diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan kepada mereka yang sudah berkecukupan,” tutup Revie.
Pewarta: FPK.
Editor: Syafarudin Delvin.
