Rajawalibornwo.com. Kubu Raya, Kalimantan Barat – Di sejumlah daerah, elpiji 3 kg mulai langka. Kalaupun tersedia, harganya sangat mahal dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selasa, (04/01/2025).
Baca Juga : Ketua IWOI Kubu Raya Desak PUPR Usut Dugaan Korupsi Pengaspalan.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wartawan Online Indonesia (DPD IWOI) Kabupaten Kubu, Moelyono, mengatakan bahwa kebijakan yang baru-baru ini dikeluarkan pemerintah sangat merugikan masyarakat, terutama mereka yang berasal dari kelas ekonomi bawah. Pemerintah beralasan bahwa aturan baru ini dibuat untuk memastikan subsidi LPG 3 kg tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh mereka yang mampu.
Baca Juga : Tanpa Dokumen, Polda Kalbar Tahan Dua Truk Kayu Ulin Milik Bos Sukadana.
“Kebijakan ini sangat berdampak terhadap masyarakat, khususnya mereka yang berasal dari kelas bawah, belum lagi pelaku usaha UMKM. Aturan ini semakin menambah beban hidup yang sudah berat. Sementara bagi kelas menengah, efek domino dari kebijakan ini juga mulai terasa,” kata Moelyono dalam keterangannya di Kantor Sekretariat DPD IWOI di Jalan Mayor Alianyang, Desa Sungai Raya.
Baca Juga : Warga Gang Purnawirawan 2 Audiensi dengan DPRD Kubu Raya Terkait Sengketa Tanah
Moelyono menambahkan bahwa pemerintah seharusnya lebih arif dan bijaksana dalam melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini. Kebijakan ini perlu disosialisasikan terlebih dahulu, bukan langsung diberlakukan dengan pembatasan.
“Gas LPG sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat. Jika masalah ini berlarut-larut, dampaknya akan semakin meluas, terutama jika harga di pasaran terus melambung tinggi,” ujarnya.
Menurutnya, bagi masyarakat kelas bawah, LPG 3 kg adalah kebutuhan pokok yang tidak bisa ditawar. Banyak dari mereka bergantung pada gas bersubsidi ini, baik untuk memasak di rumah maupun menjalankan usaha kecil-kecilan.
Baca Juga : Konflik Proyek DAK Rp1,4 Miliar di SMPN 8 Kubu Raya
“Banyak warga yang harus berkeliling dari satu tempat ke tempat lain hanya untuk mendapatkan satu tabung gas. Bayangkan jika mereka harus berhadapan dengan antrean panjang atau kuota yang sudah habis lebih dulu?” katanya.
Jika pemerintah tidak segera menyikapi persoalan ini, lanjut Moelyono, dampaknya bisa lebih luas terhadap perekonomian nasional. Daya beli masyarakat akan menurun akibat kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka.
“Jangan menerapkan kebijakan yang menyulitkan masyarakat. Lebih baik pemerintah memperluas cakupan subsidi agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa dengan mudah mendapatkannya. Jangan sampai kebijakan ini justru memberikan keuntungan bagi segelintir pihak yang memiliki kepentingan bisnis dalam industri gas,” tegasnya.
Moelyono juga meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan ini dan mencari solusi yang benar-benar berpihak kepada rakyat kecil.
“Pemerintah harus segera mengevaluasi kebijakan ini dan mencari solusi yang lebih adil bagi masyarakat,” pungkasnya.
Sumber: DPD IWOI Kubu Raya
Pewarta : Redaksi.