Rajawaliborneo.com. Pontianak, Kalimantan Barat – Dalam semangat memperkuat kohesi sosial dan ketertiban wilayah, Laskar Pemuda Melayu Kalimantan Barat bekerja sama dengan sejumlah organisasi masyarakat (ormas), perusahaan leasing, dan jasa outsourcing menggelar kegiatan bertajuk Dialog Aktif dengan tema: “Peran Ormas dan Outsourcing (Jasa Pihak Ketiga) dalam Mendukung Harkamtibmas untuk Menunjang Iklim Investasi Ekonomi dan Pembangunan di Kalimantan Barat.”
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 27 Mei 2025, di Hotel Ibis, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Pontianak Selatan.
Dialog ini dihadiri oleh berbagai elemen strategis, baik dari unsur pemerintahan, penegak hukum, dunia akademik, maupun masyarakat sipil. Acara dibuka secara resmi oleh Drs. Manto, M.Si., Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Barat, yang turut hadir sebagai narasumber utama.
Dalam pidato pembukaannya, Drs. Manto menegaskan bahwa ormas dan penyedia jasa pihak ketiga seperti outsourcing memiliki peran vital dalam menciptakan stabilitas keamanan dan sosial yang menjadi syarat utama bagi pertumbuhan investasi serta keberlanjutan pembangunan daerah.
Ia menyatakan, “Sinergi antara negara dan masyarakat sipil adalah fondasi penting bagi iklim usaha yang sehat dan pembangunan yang inklusif.”
Dialog Aktif ini juga menghadirkan narasumber dari berbagai instansi kredibel yang memberikan pandangan dari perspektif hukum, keamanan, dan akademik.
Adapun para narasumber tersebut adalah: Drs. Manto, M.Si. (Kepala Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat), Elik Murtopo, S.H., M.H. (Hakim Ad Hoc Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Pontianak), AKBP Ahmad Munjahid, S.H. (Kabag Wasidik Ditreskrimsus Polda Kalbar), Dr. Budimansyah, S.H., M.H. (akademisi dan pakar hukum pidana dari perguruan tinggi terkemuka).
Para narasumber menyampaikan pandangan yang komprehensif mengenai pentingnya kepatuhan hukum dalam operasional organisasi masyarakat dan penyedia jasa outsourcing.
Mereka juga menekankan perlunya pengawasan serta edukasi berkelanjutan agar fungsi kedua elemen tersebut dapat dijalankan secara profesional, transparan, dan memberikan kontribusi positif dalam menjaga ketertiban umum serta mendukung pembangunan nasional.
Sebagai pelaksana kegiatan, Ketua Panitia Ir. Hery Syamsuri menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir.
Dalam sambutannya, ia mengatakan, “Melalui kegiatan ini, kita ingin mempertegas bahwa ormas dan outsourcing bukan hanya pelengkap, tetapi mitra strategis dalam pembangunan bangsa—khususnya di Kalimantan Barat.”
Salah satu momentum penting dalam kegiatan ini adalah Pembacaan Deklarasi Sikap Gabungan Ormas, Leasing, dan Outsourcing Kalbar, yang dipimpin langsung oleh: Ir. Hery Syamsuri, Hadi Firmansyah, Raimond Franki Wantalangi, S.H., dan Ishak (Panglima Muda Laskar Pemuda Melayu DPD Kota Pontianak).
Deklarasi tersebut memuat tiga poin komitmen utama, yakni: Menolak segala bentuk tindakan intimidasi, upaya paksa, dan kekerasan yang berpotensi mengganggu stabilitas dan keamanan daerah; Berkomitmen menjalankan peran dan fungsi sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan hukum yang berlaku; Mendukung penuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga harkamtibmas serta mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat dan pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Barat.
Kegiatan juga diwarnai dengan prosesi menyanyikan lagu kebangsaan yang dipimpin oleh dirigen Deviana, yang turut membangun suasana khidmat dan nasionalisme di tengah jalannya dialog.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan tumbuh kesadaran kolektif bahwa keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat, melainkan juga menjadi kewajiban bersama seluruh elemen bangsa.
Dialog Aktif ini pun menjadi langkah awal dalam memperkuat kolaborasi nyata antara negara dan masyarakat sipil untuk mewujudkan Kalimantan Barat yang aman, damai, dan maju.
Editor : Syafarudin Delvin.